Menperin Koordinasikan Dampak Fatwa Haram Vape terhadap Industri
Penetapan hukum haram terhadap penggunaan hingga perdagangan rokok elektrik oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memunculkan perhatian terhadap keberlangsungan industri vape di Indonesia. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan akan berkoordinasi dengan pelaku industri untuk membahas dampak keputusan tersebut, Selasa (10/11/2026), di Jakarta Pusat.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Ketentuan tersebut mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik.
Sarmuji menegaskan bahwa penetapan fatwa merupakan kewenangan di luar Kementerian Perindustrian. Karena itu, kementeriannya menghormati keputusan MUI dan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah ketetapan keagamaan tersebut.
Menanggapi keputusan itu, Sarmuji menyampaikan bahwa setiap pihak memiliki sudut pandang masing-masing dan kementeriannya tidak dapat mencampuri kewenangan lembaga lain.
"Kita hargai saja kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian, kan kita enggak bisa campuri itu," ujar Sarmuji, Menteri Perindustrian.
Kementerian Perindustrian selanjutnya akan berkomunikasi dengan pelaku usaha untuk mengetahui dampak fatwa terhadap aktivitas bisnis rokok elektrik. Namun, koordinasi tersebut tidak berarti kementerian dapat menerbitkan keputusan yang membatalkan ketetapan MUI.
"Nanti kita koordinasikan seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal," ujar Sarmuji, Menteri Perindustrian.
Dalam dokumen resminya, Komisi Fatwa MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber daya lainnya yang memanaskan bahan mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup.
MUI menyoroti kandungan nikotin yang memiliki sifat adiktif dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh. Pertimbangan lainnya mencakup kerusakan lingkungan dan risiko penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Ketentuan pertama dalam fatwa menyatakan penggunaan rokok elektrik haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan zat terlarang.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," demikian bunyi Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.
Selain penggunaan, MUI menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga haram. Ketentuan yang sama berlaku terhadap kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.
Dalam rekomendasinya, MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Pemerintah juga diminta mengambil langkah pengendalian peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
MUI secara khusus merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape serta mengevaluasi kebijakan perizinan dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat tersebut. Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk rokok elektrik.
Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Kesehatan untuk menyusun kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat, serta BPOM untuk memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan BNN serta aparat penegak hukum.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Secara terpisah, pemberitaan ANTARA pada 10 November 2026 memuat pernyataan IYCTC yang menilai larangan vape di lingkungan POLRI sebagai sikap tegas menghadapi ancaman tembakau. Namun, laporan tersebut tidak menyertakan rincian lebih lanjut mengenai kebijakan yang dimaksud.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow