Mualem Temui Prabowo Bahas Dana Otsus dan Bendera Aceh
Keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), pengaturan bendera daerah, dan status Lapangan Blang Padang menjadi agenda pembicaraan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/11/2026). Pertemuan tersebut membahas kepentingan masyarakat serta arah pembangunan Aceh.
Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Mualem hadir bersama Staf Khusus Gubernur Aceh T. Irsyadi.
Mualem menyampaikan bahwa pembahasan mencakup sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, termasuk perkembangan situasi daerah dan keberlanjutan pendanaan pembangunan.
"Kita ingin semua persoalan dan aspirasi Aceh dapat dibicarakan dengan baik bersama pemerintah pusat. Dana Otsus harus terus diperjuangkan keberlanjutannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Begitu juga persoalan bendera, Blang Padang, serta berbagai perkembangan di Aceh semuanya perlu mendapat perhatian dan penyelesaian yang baik," ujar Mualem dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Ketua Umum Partai Aceh tersebut juga menyoroti pentingnya mempertahankan stabilitas keamanan dan perdamaian. Menurut Mualem, komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh.
"Yang paling utama adalah bagaimana Aceh tetap aman, damai, dan pembangunan berjalan dengan baik. Kita ingin hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat semakin kuat demi kepentingan masyarakat dan masa depan Aceh," ujar Mualem.
Sehari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Prof Dudung Abdurachman juga membahas penyelesaian persoalan strategis Aceh dalam rapat lintas kementerian dan lembaga di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Dudung menempatkan keberlanjutan perdamaian sebagai perhatian utama pemerintah. Ia menilai penyelesaian persoalan kekhususan Aceh harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan pembangunan, dan kepercayaan masyarakat.
"Perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus terus kita rawat. Penghormatan terhadap kekhususan Aceh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang akuntabel, dan penyelesaian permasalahan yang menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Dudung.
Dudung menjelaskan bahwa penurunan alokasi Dana Otsus dari dua persen menjadi satu persen plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan keberlanjutan pendanaan. Evaluasi juga diperlukan untuk mengukur dampaknya terhadap kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.
Ia menyebut pembahasan mengenai alokasi, jangka waktu, dan tata kelola dana perlu melibatkan DPR RI serta disertai pengawasan yang lebih kuat.
"Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pembahasan alokasi, jangka waktu, dan tata kelolanya perlu segera dituntaskan bersama DPR RI, disertai penguatan akuntabilitas dan manfaat yang terukur," ujar Dudung.
Persoalan Lapangan Blang Padang juga membutuhkan kejelasan status hukum aset dan mekanisme pemanfaatannya. Pembahasan tersebut turut mempertimbangkan kepentingan pertahanan yang melibatkan Kodam Iskandar Muda, termasuk kemungkinan pengelolaan bersama dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.
"Kami menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan penyelesaian status lahan Blang Padang secara adil dan berkepastian hukum, dengan memperhatikan aspek sejarah, wakaf, dan kekhususan Aceh. Langkah hukum dan administrasi perlu segera dituntaskan dengan pembagian tanggung jawab serta target waktu yang jelas," tegas Dudung.
Pemerintah juga menginginkan pemanfaatan Lapangan Blang Padang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai ruang publik serta menjaga hubungan antara Pemerintah Aceh, TNI, dan warga.
Mengenai bendera daerah, Dudung mendorong dialog antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Persoalan tersebut berkaitan dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh serta kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.
"Kami menekankan agar persoalan bendera Aceh segera diselesaikan melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Negara hadir untuk memastikan penyelesaian yang menghormati kekhususan Aceh, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perdamaian dan persatuan dalam bingkai NKRI," ungkap Dudung.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, turut menyoroti lambannya penyelesaian persoalan Blang Padang dan pengaturan bendera Aceh. Menurut Yusril, kedua persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden.
"Kita segera selesaikan secepat mungkin agar tidak menjadi beban sejarah," ujar Yusril.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang disahkan pada 2006 merupakan bagian dari upaya mempertahankan perdamaian setelah kesepakatan Helsinki.
Undang-undang tersebut memberikan sejumlah kewenangan khusus kepada Aceh, antara lain penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, dan pemberian Dana Otsus.
"Undang-undang ini lahir dari MoU Helsinki untuk menjaga perdamaian," kata Tito.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow