Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

OJK Terbitkan Dua POJK untuk Awasi Bursa Mineral

Smallest Font
Largest Font

Pengawasan perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia akan memasuki babak baru setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua regulasi khusus. Kebijakan tersebut menjadi persiapan sebelum kewenangan pengawasan transaksi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) dialihkan dari Bappebti kepada OJK pada 1 Januari 2027, dilansir dari Idxchannel.

Kedua peraturan tersebut disusun sebagai fondasi bagi pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan BMKS. Kehadiran regulasi ini sekaligus menandai persiapan kelembagaan OJK dalam menjalankan mandat baru di sektor perdagangan mineral dan komoditas strategis.

Dua regulasi OJK untuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Aturan pertama adalah POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Bappebti kepada OJK.

Regulasi kedua, yakni POJK Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Kedua ketentuan tersebut memiliki cakupan yang saling melengkapi dalam mempersiapkan sistem pengawasan BMKS.

POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur tahapan perpindahan tanggung jawab pengawasan dari Bappebti kepada OJK. Sementara itu, POJK Nomor 16 Tahun 2026 menjadi dasar pengaturan mengenai penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis.

Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, menjelaskan bahwa penerbitan kedua aturan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola perdagangan komoditas nasional.

Melalui kerangka pengaturan baru, aktivitas perdagangan diharapkan berjalan secara teratur, wajar, transparan, efisien, serta memiliki integritas. Aspek-aspek tersebut menjadi sasaran utama penguatan tata kelola BMKS.

Pengelolaan sumber daya alam menjadi perhatian

Sarjito menilai besarnya kekayaan sumber daya alam Indonesia perlu diimbangi dengan kemampuan mengelola potensi tersebut secara optimal. Pengelolaan yang baik diperlukan agar kekayaan komoditas dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026), Sarjito menekankan bahwa kepemilikan sumber daya alam yang melimpah tidak otomatis menjadikan Indonesia kompetitif apabila tidak disertai pengelolaan yang tepat.

"Kita adalah negara yang kaya, tetapi kalau tidak mampu mengelolanya dengan baik, kita akan menjadi negara yang tidak kompetitif," ujar Sarjito dalam keterangan resmi.

Pandangan tersebut memperlihatkan pentingnya sistem perdagangan yang mampu mendukung pemanfaatan kekayaan mineral dan komoditas strategis secara lebih terarah. Karena itu, penguatan regulasi BMKS tidak hanya berkaitan dengan pengawasan transaksi, tetapi juga tata kelola perdagangan secara menyeluruh.

Transparansi harga dan penguatan posisi Indonesia

Salah satu perhatian dalam pengembangan BMKS adalah mekanisme pembentukan harga komoditas. OJK memandang transparansi dan kredibilitas dalam proses penentuan harga sebagai unsur penting untuk memperkuat sistem perdagangan nasional.

Dengan mekanisme pembentukan harga yang lebih terbuka dan dapat dipercaya, Indonesia diharapkan mampu mengembangkan harga acuan komoditas nasional yang lebih kuat. Keberadaan acuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global.

Penguatan posisi tawar menjadi salah satu sasaran penting karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Tata kelola perdagangan yang baik diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai tambah komoditas bagi perekonomian nasional.

Selain itu, pembentukan harga yang transparan dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan perdagangan yang lebih kredibel. Dengan demikian, pengaturan BMKS diarahkan untuk mendukung mekanisme perdagangan yang memiliki standar tata kelola lebih kuat.

Mandat pengawasan baru berdasarkan UU P2SK

Perluasan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi transaksi BMKS memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui ketentuan tersebut, OJK memperoleh mandat baru untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan transaksi pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Peralihan kewenangan dari Bappebti dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dalam menjalankan mandat tersebut, OJK menyiapkan kerangka pengawasan yang mencakup beberapa komponen penting. Cakupannya meliputi tata kelola penyelenggaraan bursa, mekanisme pembentukan harga, serta proses penyelesaian transaksi.

Pengawasan juga mencakup manajemen risiko dan perlindungan pengguna jasa. Seluruh aspek tersebut menjadi bagian dari pengaturan yang disiapkan melalui POJK Nomor 15 dan 16 Tahun 2026.

Dengan diterbitkannya kedua regulasi tersebut, OJK telah menyiapkan landasan pengawasan BMKS menjelang pengalihan kewenangan dari Bappebti. Pengaturan ini mencakup penyelenggaraan bursa hingga perlindungan pengguna jasa dalam transaksi mineral dan komoditas strategis.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed