Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

PDIP Desak Gibran Mundur atau Hadapi Pemakzulan

Smallest Font
Largest Font

Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninggalkan jabatannya kembali disuarakan PDI Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Parera meminta Gibran mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan melalui DPR menyusul polemik dokumen penyetaraan ijazah pendidikannya.

Andreas menyampaikan desakan tersebut pada Senin (9/11/2026). Menurut dia, sejumlah anggota DPR dan pengamat sebelumnya juga telah mengusulkan pengunduran diri Gibran, tetapi tuntutan itu tidak mendapat tanggapan.

Andreas menilai Gibran bersama para pendukungnya tetap mempertahankan klaim kepemilikan ijazah. Ia juga menyinggung adanya pendukung yang menyatakan lebih memilih proses pemakzulan daripada pengunduran diri.

Dalam keterangannya, Andreas mengingat pernyataan Gibran mengenai latar belakang pendidikannya kepada publik.

"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ujar Andreas Hugo Parera, Ketua DPP PDIP.

Andreas juga meminta DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran. Ia mengingatkan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan proses pemakzulan.

"Kalau DPR tidak melanjutkan proses pemakzulan berdasarkan Pasal 7, 7a hingga 7c (UUD 1945), maka sama saja dengan DPR tidak mengindahkan keputusan dua lembaga tinggi negara MK dan MA, dan rakyat yang sudah memberikan hak daulatnya pada DPR akan menuntut DPR untuk menggunakan hak tersebut," tutur Andreas.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan lembaganya akan menindaklanjuti putusan MA setelah masa reses berakhir. Ia menyebut pembahasan mengenai persoalan tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi DPR.

Dasco menjelaskan sejumlah pihak telah menyampaikan masukan terkait polemik dokumen pendidikan Gibran. Pembahasan resmi baru dapat dilakukan setelah DPR kembali memasuki masa sidang.

"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI.

Menurut Dasco, pembukaan masa sidang menjadi tahapan awal sebelum DPR menjalankan proses berikutnya. DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.

"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," sebut Dasco.

Ia menambahkan DPR akan menentukan sikap setelah masa sidang kembali berjalan dan seluruh proses pembahasan dapat dilakukan melalui mekanisme kelembagaan.

"Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tambah Dasco.

Dalam perkara terpisah, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dari luar negeri. Putusan tersebut menyatakan dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 itu dibacakan pada Jumat (30/10/2026), sebagaimana tercantum dalam informasi resmi MA. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.

Perkara tersebut bermula dari gugatan Subhan di PTUN Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai pihak tergugat.

Salah satu pokok gugatan meminta pengadilan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Penggugat juga meminta agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

MA mengabulkan kasasi Subhan dan membatalkan putusan judex facti. DPR kini menunggu salinan resmi putusan tersebut sebelum menindaklanjuti persoalan melalui mekanisme persidangan parlemen.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed