Pemerintah Bahas Rencana Pembagian HP Gratis Mulai 2027
Rencana pembagian telepon seluler gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara digital masih dibahas pemerintah. Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di Jakarta Selatan pada Selasa (13/10) itu menargetkan pelaksanaan mulai awal 2027, dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp3,8 triliun.
Menurut laporan Kontan dan CNN Indonesia pada 15 Oktober 2026, perangkat tersebut direncanakan dilengkapi rekening digital dengan saldo awal Rp50.000. Program rekening gratis ditujukan bagi warga yang baru berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening bank, sedangkan rencana pembagian ponsel belum menjadi kebijakan final.
Dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026, Hashim menjelaskan bahwa rekening digital akan menjadi sarana penyaluran dana kepada masyarakat. Ia menyampaikan, Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan pembahasan mengenai ponsel gratis masih berlanjut. Pemerintah belum mengumumkan rincian pelaksanaan maupun kesiapan anggaran khusus untuk pengadaan perangkat tersebut.
Ketika ditemui di Jakarta International Convention Center pada Rabu (14/10), Dradjad mengatakan, Nanti (soal HP gratis) kita akan bahas lagi. Kalau sudah kita bahas, baru kita sampaikan.
Ia membedakan wacana pengadaan ponsel dari program pembukaan rekening bank gratis yang persiapannya telah berjalan. Pemerintah, menurut Dradjad, sudah menyediakan anggaran untuk mengisi saldo awal setiap rekening sebesar Rp50.000.
Dradjad menegaskan, Dari pemerintah yang sudah kita siapkan kan pembukaan rekening yang Rp50 ribu itu. Anggaran pembukaan rekeningnya sudah siap.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai pembagian perangkat perlu diuji berdasarkan kebutuhan penerima dan efektivitas penggunaan anggaran. Menurut dia, digitalisasi bantuan sosial tidak harus dilakukan dengan membagikan ponsel kepada seluruh masyarakat.
Ronny menyarankan agar bantuan perangkat diprioritaskan bagi keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria penerima bansos, terutama mereka yang belum memiliki ponsel. Ia menyatakan, Menurut saya, jika tujuan utamanya mendukung penyaluran bansos secara digital, penerima yang paling layak bukan seluruh warga, tapi keluarga miskin dan rentan yang memang membutuhkan perangkat tetapi belum memilikinya.
Ia juga meminta pemerintah membandingkan pengadaan ponsel dengan alternatif seperti perluasan akses perbankan, peningkatan sistem pembayaran digital, dan penyediaan layanan bagi masyarakat tanpa perangkat. Perhitungan biaya, menurut Ronny, perlu mencakup konektivitas, pemeliharaan, keamanan data, distribusi, serta penggantian perangkat yang rusak.
Ronny menilai industri dalam negeri memiliki kapasitas untuk merakit ponsel, tetapi penguasaan teknologi dan komponen utama masih terbatas serta bergantung pada impor. Ia menyarankan tender kompetitif bagi produsen lokal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi agar pengadaan turut memperkuat industri nasional.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan adanya risiko tata kelola dalam pengadaan ponsel secara massal. Menurut dia, potensi penyimpangan dapat muncul sejak penentuan kebutuhan dan spesifikasi, penetapan harga, pemilihan penyedia, hingga distribusi perangkat kepada penerima.
Yusuf menjelaskan, Potensi persoalan dapat muncul dalam penentuan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, kewajaran harga, pemilihan penyedia, dan distribusi kepada penerima.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Yusuf mendorong pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahap perencanaan. Ia juga meminta verifikasi penerima, transparansi nilai kontrak, serta pengawasan terhadap realisasi penyaluran.
Sebagai alternatif pengadaan terpusat, Yusuf mengusulkan penggunaan voucer yang dapat dibelanjakan di berbagai toko resmi. Ia menjelaskan, Pemerintah dapat mempertimbangkan skema voucer yang dapat digunakan di berbagai toko resmi sebagai alternatif pengadaan terpusat. Namun, skema ini tetap membutuhkan batas harga, standar perangkat, verifikasi penerima, dan audit transaksi agar pelaksanaannya tetap terkendali.
Yusuf menilai program tersebut berpotensi memperluas inklusi keuangan, mempermudah akses informasi layanan publik, dan memperbaiki pencatatan transaksi bansos. Namun, manfaat itu bergantung pada ketersediaan jaringan, paket data, kemampuan menggunakan perangkat, serta perlindungan keamanan bagi penerima.
Ia juga memperingatkan risiko penjualan kembali perangkat untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan ancaman penipuan digital terhadap warga yang belum terbiasa menggunakan layanan elektronik. Menurut Yusuf, literasi digital dan perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari rancangan program, sementara pemerintah masih melanjutkan pembahasan mengenai rencana pembagian ponsel gratis.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow