Pemerintah Mundurkan Kewajiban Sertifikasi Halal ke Oktober 2028
Pemerintah Indonesia memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah produk dan sektor usaha hingga Oktober 2028. Kebijakan yang disosialisasikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 16 Oktober 2026 ini bertujuan menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kesiapan ekosistem halal nasional dan kebutuhan pelaku usaha.
Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, sejumlah kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi serta masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri.
Dalam sosialisasi kebijakan yang berlangsung secara daring pada Jumat, 16 Oktober 2026, Susiwijono menyampaikan alasan pemerintah mengubah tahapan penerapan aturan tersebut.
"Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024", jelas Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Perubahan ketentuan mencakup beberapa kelompok produk dan kegiatan usaha. Berdasarkan penyesuaian Pasal 160, kewajiban sertifikasi halal bagi produk jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan hasil sembelihan, kecuali jasa penyembelihan, mulai berlaku pada 18 Oktober 2028.
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Adapun produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri mulai diwajibkan memenuhi ketentuan tersebut pada 18 Oktober 2028, dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.
Penyesuaian juga berlaku bagi sejumlah produk yang sebelumnya memiliki tenggat penahapan pada 2026. Kelompok tersebut meliputi obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta kategori barang gunaan tertentu, dengan masa penahapan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.
Namun, tidak semua kategori produk mengalami perubahan jadwal. Menurut keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, masa penahapan sertifikasi halal untuk obat bebas dan obat bebas terbatas tetap berlangsung hingga 17 Oktober 2029, sedangkan obat keras yang dikecualikan psikotropika memiliki tenggat hingga 17 Oktober 2034.
Pemerintah juga akan menyesuaikan aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dengan perubahan terbaru. Selain itu, Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia akan dicabut.
Susiwijono menegaskan bahwa penyesuaian jadwal tidak mengubah komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal.
"Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem," ujar Susiwijono.
Di sisi pengawasan perdagangan, Kementerian Perdagangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di Bidang Perdagangan. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menyatakan perjanjian tersebut menjadi dasar pelaksanaan program bersama yang terukur dan berkelanjutan sesuai kewenangan setiap instansi.
"Melalui sinergi ini, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang makin tertib, pelaku usaha yang makin patuh terhadap ketentuan, serta konsumen yang makin terlindungi dan memperoleh kepastian informasi mengenai produk yang diperdagangkan," ujar Moga Simatupang, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.
Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama BPJPH dan Kementerian Perdagangan yang ditandatangani pada 12 Mei 2026. Ruang lingkupnya mencakup pertukaran data dan informasi, pembinaan pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal di pasar, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi penanganan dan penarikan barang dari peredaran.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan produk halal.
"Kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan produk halal, sehingga pelaksanaan jaminan produk halal semakin efektif, masyarakat terlindungi, dan pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya," kata Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH.
Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kebijakan penyesuaian tahapan sertifikasi halal diharapkan menjaga perlindungan konsumen, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, mendukung kelancaran perdagangan, serta memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow