Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

PKS Kaji Hak Menyatakan Pendapat soal Surat Gibran

Smallest Font
Largest Font

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertimbangkan penggunaan hak konstitusional DPR untuk menyikapi polemik surat penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyampaikan hal tersebut pada Minggu (8/11/2026), setelah partainya menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR.

Ada dua opsi yang sedang dipertimbangkan PKS, yakni Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Pembahasan dilakukan bersama partai politik lain di parlemen dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Kholid menjelaskan bahwa komunikasi lintas partai menjadi bagian dari proses pembahasan mengenai langkah politik yang akan diambil PKS.

"Kita sedang komunikasi dengan partai-partai lain. Insyaallah kita sedang kaji bersama, kita bisa pertimbangkan antara Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat," ujar Kholid kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).

Menurut Kholid, keputusan lembaga peradilan tersebut perlu mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional DPR. Ia menyebut aspirasi masyarakat juga menjadi salah satu pertimbangan partainya dalam menentukan sikap.

"Prinsipnya, PKS mendengarkan aspirasi publik, mempertimbangkan hasil putusan MK dan juga putusan MA. Putusan MK dan MA harus ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan menggunakan hak konstitusionalnya," ujar Kholid.

PKS juga tidak menutup kemungkinan memilih Hak Menyatakan Pendapat tanpa terlebih dahulu menggunakan Hak Angket. Kholid menyebut persoalan tersebut sebagai isu kebangsaan dan kenegaraan yang perlu dibahas bersama partai-partai lain di Senayan.

"Kita sedang kaji. Tidak menutup peluang jika langsung HMP yang kita pilih. Ini masalah kebangsaan dan kenegaraan yang krusial.

PKS bersama partai-partai sahabat di Senayan harus menjadi agenda bersama. Kita musyawarahkan bersama, bergerak dan bersikap bersama," tutur Kholid.

Apabila DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, persoalan tersebut berpotensi berlanjut ke Sidang Istimewa MPR. Kholid menyebut kemungkinan itu berkaitan dengan proses pembahasan mengenai pergantian posisi pimpinan negara.

Putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan

Polemik ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi seorang warga bernama Subhan. Perkara tersebut menyangkut surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran.

Dalam putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Putusan itu membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi putusan MA nomor 742 K/TUN/2026 sebagaimana dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung, Jumat (30/10).

Kasasi tersebut diajukan Subhan setelah gugatan awalnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tidak diterima. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT, dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat.

Subhan sebelumnya mengajukan banding setelah PTUN Jakarta tidak menerima gugatannya. Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan tingkat pertama sebelum perkara tersebut berlanjut ke MA melalui jalur kasasi.

Dalam gugatannya, Subhan meminta pengadilan menyatakan tidak sah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada 6 Agustus 2019.

Selain meminta pembatalan dokumen tersebut, penggugat juga meminta agar surat keterangan ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Gugatan itu turut mencantumkan permintaan agar tergugat membayar biaya perkara.

Surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran. Dokumen tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan ketika Gibran mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dalam putusan terkait perkara tersebut, hakim Mahkamah Konstitusi juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed