PKS Dukung Kejelasan Polemik Ijazah Gibran Lewat Pansus DPR
Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) DPR untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari sejumlah politikus. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai masyarakat wajar mengharapkan kejelasan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara terkait persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan pada Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan mengenai keabsahan dokumen tersebut karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, pertimbangan hakim menyebutkan bahwa mahkamah tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah sebagai tanda tamat pendidikan setingkat SMA atau sederajat dari luar negeri.
Mardani menanggapi kemungkinan pembentukan pansus di DPR pada Rabu (14/10/2026). Ia menekankan bahwa proses hukum yang telah berlangsung tidak menghilangkan harapan masyarakat untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
"Semua mungkin. Tapi fakta hukum MK sudah ada. Sebagai bangsa yang taat hukum, wajar kalau publik berharap ada kejelasan. Mas Gibran juga bisa punya hak menjelaskan," ujar Mardani kepada wartawan.
Mardani kembali menegaskan bahwa tindak lanjut atas persoalan tersebut merupakan harapan yang masuk akal bagi masyarakat. Polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian setelah pertimbangan MK menyinggung ketiadaan bukti ijazah yang dipersoalkan para pemohon.
"Harapan publik fakta hukum ini ditindaklanjuti juga masuk akal," ujar Mardani.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya menyampaikan bahwa Gibran memerlukan kesempatan untuk memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut. Menurut Andi, pansus DPR dapat menjadi forum bagi wakil presiden untuk menjelaskan persoalan dokumen pendidikannya.
"Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010 itu ada Pansus Century, di mana koboi-koboi Senayan menggulirkan pansus," ujar Andi dalam keterangannya pada Selasa (13/10/2026).
Andi merujuk pada pembentukan Pansus Century pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menggunakan peristiwa tersebut sebagai contoh forum parlemen yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan atas tuduhan yang berkembang.
"Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada," ujar Andi.
Dalam pandangan Andi, kesempatan memberikan klarifikasi melalui pansus dapat membantu Gibran menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian publik. Wacana pembentukan pansus tersebut muncul setelah putusan MK mengenai gugatan terkait dokumen pendidikan wakil presiden.
"Jadi kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu tersebut," tambah Andi.
Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa Gibran tidak dapat dimakzulkan hanya berdasarkan perkara tersebut. Ia menyampaikan pandangannya di Kantor Lemhannas, Jakarta, pada Sabtu (10/10), sekaligus menegaskan sikap pemerintah dalam menghormati putusan lembaga peradilan.
"Yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif ya dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach, ya kan. Dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden," ujar Syahganda.
Syahganda mengatakan perkembangan perkara masih dapat berlanjut melalui jalur politik maupun proses hukum lain. Namun, ia tidak merinci mekanisme lanjutan yang dimaksudnya.
"Terkait tadi ke mana alurnya, ini kan kita masih melihat kan. Itu alurnya kan bisa ke politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujarnya.
Syahganda juga mengkritik tindakan seorang anggota DPRD yang menurunkan foto Gibran setelah putusan MK. Menurutnya, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden sehingga tindakan tersebut dinilai tidak tepat.
"Kalau yang turunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah ya kan, tapi kalau anggota DPRD dia kan makan dari gaji negara," ucap Syahganda.
Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan bahwa persoalan ketiadaan bukti ijazah pendidikan setara tamat SMA berada dalam ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan berdasarkan UUD 1945. Hakim konstitusi Adies Kadier menyampaikan bahwa Gibran secara faktual bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden, sehingga perkara tersebut tidak diterima.
Gibran sebelumnya juga menanggapi putusan tersebut. Pada Rabu (7/10), ia menyatakan menghormati proses yang berlangsung di MK dan menyebut akan tetap menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.
"Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran kepada wartawan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow