Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Prabowo Minta Izin Perusahaan Pelanggar Karhutla Dicabut

Smallest Font
Largest Font

Presiden Prabowo Subianto meminta perusahaan yang berulang kali melanggar aturan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditindak tegas, termasuk melalui pencabutan izin usaha. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD), Kamis (22/10/2026), ia juga menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan asing dan menyatakan pemerintah akan mengungkap identitas perusahaan yang bertanggung jawab, dilansir dari Detik Finance.

Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat perusahaan yang diduga telah melanggar ketentuan hingga 19 kali, tetapi masih memperoleh konsesi. Ia menginginkan perubahan kebijakan agar perusahaan yang melakukan pelanggaran sebanyak dua kali langsung kehilangan izinnya.

Presiden menilai pemberian konsesi kepada perusahaan yang berulang kali melanggar aturan perlu dievaluasi. Ia juga meminta pemeriksaan ulang terhadap catatan pelanggaran perusahaan yang disebut telah melakukan pelanggaran hingga 19 kali.

Prabowo memperingatkan bahwa pemerintah perlu bersikap tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan tanpa memandang pihak yang berada di belakangnya. Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan perusahaan asing dalam persoalan karhutla di Indonesia.

"Kita perlu waspada, kebakaran hutan ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab," ujar Prabowo dalam Rakornas TPAKD.

Prabowo menyatakan pemerintah tetap bertanggung jawab atas penanganan karhutla. Ia juga menyoroti sikap sejumlah negara yang dinilainya mengkritik Indonesia, meskipun perusahaan dari negara-negara tersebut diduga ikut bertanggung jawab atas persoalan di dalam negeri.

"Jadi kita bertanggung jawab, tapi kita juga ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya ya kan, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu," ujar Prabowo.

Dalam keterangannya, Prabowo menekankan bahwa catatan pelanggaran perusahaan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kelanjutan izin konsesi. Ia menyatakan tidak ingin pemerintah ragu menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar aturan.

"Dikasih konsesi sudah belasan tahun, ada yang melanggar 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya sudah nggak usah lagi lah, kalau 2 kali melanggar cabut aja," ucap Prabowo.

Prabowo juga mempertanyakan catatan pelanggaran perusahaan yang disebut telah berulang kali melanggar aturan. Ia meminta agar informasi mengenai jumlah pelanggaran tersebut diperiksa kembali sebelum pemerintah mengambil tindakan.

"Saya juga kaget kok perusahaan ini sudah 3 kali, perusahaan ini, yang paling parah yang... ini minta dicek lagi apa benar 19 kali? Ini ndablek banget ini dan kita kok takut, takut siapa? Siapapun kalau dia melanggar, sudahlah cabut saja saya nggak ragu-ragu, saya cabut saja nanti," tambah Prabowo.

Prabowo turut menyoroti upaya pemerintah dalam menangani dampak karhutla melalui pengerahan aparat dan pemerintah daerah. Ia menyebut personel TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah bekerja keras dalam penanganan bencana tersebut.

"Kita cool saja, kita tenang, kita bertanggung jawab. Kita sudah cukup besar pengerahan TNI, Polisi, Pemda bekerja setengah mati. Saudara saksi, saudara paling depan Bupati, Gubernur, itu anak-anak kita, rakyat kita yang rusak kesehatannya," pungkas Prabowo.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed