Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Putusan MA Guncang Legitimasi Jabatan Gibran dan Dorong DPR Bertindak

Smallest Font
Largest Font

Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan persoalan baru terkait legitimasi pencalonannya. Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai putusan tersebut membuktikan dokumen persyaratan pendidikan Gibran tidak sah sejak awal dan dapat menjadi dasar DPR mengambil langkah konstitusional.

Penilaian tersebut merujuk pada Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal. MA juga membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam keterangannya kepada Hukumonline, Senin (2/11), Titi menjelaskan bahwa amar putusan kasasi tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.

"Amar putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang berbunyi 'Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya' secara hukum berarti Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan tersebut dinyatakan tidak sah," ujar Titi Anggraini, Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Menurut Titi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan tidak sah apabila memiliki cacat kewenangan, prosedur, atau substansi.

Ia juga merujuk Pasal 70 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur konsekuensi hukum berlaku surut atau ex tunc terhadap keputusan yang dinyatakan tidak sah.

"Dengan demikian, suket yang dinyatakan tidak sah kehilangan seluruh kekuatan dan jejak hukumnya, seolah-olah tidak pernah diterbitkan," jelas Titi.

Konsekuensi putusan tersebut, menurut Titi, berada pada ranah administrasi pemerintahan. Dokumen penyetaraan pendidikan itu sebelumnya menjadi dasar administratif untuk memenuhi persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat dalam pencalonan wakil presiden.

Dengan gugurnya keabsahan dokumen tersebut, dasar administratif yang digunakan dalam verifikasi pencalonan Gibran pada Pemilihan Presiden 2024 juga dinilai gugur secara hukum. Meski demikian, Titi menegaskan bahwa pembatalan dokumen tidak otomatis mengakhiri jabatan seseorang yang telah dilantik.

"Namun, pembatalan dokumen ini tidak otomatis mencabut jabatan Wakil Presiden. Sistem kita memisahkan sengketa tata usaha negara dari mekanisme pemberhentian pejabat negara yang sudah dilantik," papar Titi.

Titi, yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai putusan MA bersama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 dapat menjadi landasan DPR menindaklanjuti persoalan tersebut.

Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Prosesnya dimulai melalui DPR dengan menggunakan hak menyatakan pendapat, dilanjutkan pemeriksaan oleh MK, sebelum keputusan akhir ditetapkan MPR.

"Adanya Putusan MK dan Putusan MA membuka dasar yang sangat kuat bagi DPR untuk segera menindaklanjutinya melalui jalur formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 terkait pemberhentian Wakil Presiden Gibran," ungkap Titi.

Menurutnya, DPR perlu menghormati putusan kedua lembaga peradilan tersebut dengan menjalankan mekanisme konstitusional yang tersedia. Ia juga menilai penyelidikan ulang mengenai persyaratan pendidikan tidak diperlukan apabila sudah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagai dasar tindak lanjut.

Titi memperingatkan bahwa sikap pasif DPR berpotensi memperpanjang kontroversi legitimasi jabatan Gibran dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.

Mengenai langkah yang dapat ditempuh Gibran, Titi menilai pengunduran diri merupakan pilihan terbaik. Ia memandang langkah tersebut dapat menunjukkan penghormatan terhadap putusan MA dan MK sekaligus mengakhiri polemik mengenai keabsahan pencalonan wakil presiden.

"Pilihan terbaik bagi Gibran sebenarnya adalah mengundurkan diri," kata Titi.

Ia menambahkan bahwa pengunduran diri Gibran dapat memberikan ruang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan program-program pemerintah tanpa terus dibayangi persoalan keabsahan pencalonan wakil presiden.

Terkait kemungkinan upaya hukum lanjutan, Titi menjelaskan bahwa putusan kasasi MA pada prinsipnya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat masih dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) apabila memenuhi persyaratan formil dan materiil.

Selama belum terdapat putusan PK, putusan kasasi MA tetap berlaku. Dengan demikian, upaya hukum lanjutan tidak serta-merta menangguhkan keberlakuan putusan kasasi tersebut.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Mahfud MD, juga menilai putusan MA memiliki konsekuensi berlaku surut. Ia menjelaskan bahwa istilah batal dan dibatalkan mempunyai perbedaan akibat hukum.

Menurut Mahfud, istilah dibatalkan menunjukkan keputusan berlaku ke depan atau ex nunc. Sebaliknya, penggunaan istilah batal dalam amar putusan menunjukkan akibat hukum berlaku surut atau ex tunc.

Dalam keterangannya yang dilansir pada Selasa (3/11), Mahfud menjelaskan bahwa penggunaan istilah tersebut membuat dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dianggap tidak pernah ada.

"Vonis MA terkait Suket Gibran menyatakan 'batal', bukan 'membatalkan'. Ini bersifat ex tunc, artinya berlaku retroaktif dan Suket itu dianggap tidak pernah ada, sehingga penggunaannya dianggap tidak sah sejak awal," ujar Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada.

Mahfud menambahkan bahwa tindak lanjut terhadap jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden bergantung pada pilihan politik. Ia juga menilai proses penerbitan Suket dan dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) perlu diproses secara pidana, termasuk pemeriksaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed