Yunarto Wijaya Sarankan Gibran Mundur dari Jabatan Wapres
Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyarankan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Dalam diskusi pada Jumat (16/10), Yunarto juga mendukung penggunaan Hak Angket DPR RI sebagai mekanisme untuk menguji persoalan tersebut secara terbuka dan memperbaiki sistem pemilu.
Yunarto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menunjukkan pendekatan yang tepat dalam menangani perkara tersebut. Menurut dia, putusan itu juga menjadi kesempatan untuk memulihkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan setelah kontroversi terkait persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden pada masa lalu.
Persoalan utama yang disoroti adalah bukti kelulusan pendidikan Gibran dari luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Yunarto mengingatkan bahwa dalam persidangan, majelis hakim MK tidak menemukan dokumen meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan penyelesaian pendidikan tersebut.
Dokumen yang dilampirkan, menurut uraian dalam sumber perkara yang disampaikan Yunarto, berupa sertifikat kehadiran dan catatan akademik. Dokumen itu menunjukkan keikutsertaan serta proses belajar, tetapi bukan bukti kelulusan resmi.
Atas dasar polemik yang berlanjut, Yunarto menyarankan Gibran meninggalkan jabatan wakil presiden dan melanjutkan karier politik tanpa memanfaatkan kedudukan dalam pemerintahan.
"Mas Gibran mundur dan kemudian tetaplah berpolitik mulai dari nol. Di situ ruang Anda mungkin akan lebih terbuka dibandingkan tetap ada di dalam kekuasaan," ujar Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia.
Yunarto menilai pengunduran diri dapat membuka kesempatan bagi Gibran untuk membangun reputasi dan legitimasi politik secara mandiri. Usulan tersebut disampaikan di tengah desakan agar DPR RI menggunakan Hak Angket untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan wakil presiden.
Yunarto juga meminta para relawan dan partai pendukung Gibran, termasuk PSI dan Gibranisti, agar tidak bersikap defensif terhadap kemungkinan penggunaan hak tersebut. Menurut dia, proses yang transparan dapat menjadi kesempatan untuk memperlihatkan dokumen asli dan menjawab tuduhan publik.
Ia menempatkan Hak Angket bukan hanya sebagai persoalan yang menyangkut Gibran secara pribadi, melainkan juga sebagai sarana memperkuat akuntabilitas pejabat publik dan memperbaiki tata kelola pemilu. Proses tersebut, menurut pandangannya, dapat membantu menguji tuduhan manipulasi sekaligus mendorong pembenahan aturan verifikasi administrasi.
Yunarto menegaskan bahwa cakupan persoalan ini melampaui status seorang pejabat dan berkaitan dengan penyelenggaraan demokrasi.
"Ini bukan tentang Gibran saja. Ini tentang perbaikan sistem pemilu, aturan pemilu, dan pelaksanaan pemilu," ujar Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia.
What's Your Reaction?
-
1
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow