Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Yusril Nilai Langkah Gibran Buktikan Ijazah ke PTUN Tak Bisa Dilanjutkan

Smallest Font
Largest Font

Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah ia meminta kesempatan membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah final sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menjelaskan kedua putusan peradilan tersebut berkaitan dengan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran dan telah memiliki kekuatan hukum final.

Yusril merujuk pada kedudukan putusan kedua lembaga peradilan tersebut dalam menjelaskan tidak adanya mekanisme hukum lanjutan.

"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril.

Ia menegaskan putusan MK memiliki sifat final dan mengikat. Putusan MA juga telah mencapai tahap akhir sehingga tidak dapat dipersoalkan kembali melalui mekanisme hukum biasa.

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh Yusril.

Menurut Yusril, tidak ada pihak yang memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut. Dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran tidak terdaftar sebagai tergugat intervensi.

"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.

Yusril juga memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak akan mengajukan PK. Kementerian tersebut diperkirakan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan.

"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," ujar Yusril.

Meski menyampaikan pandangan hukum tersebut, Yusril menyerahkan keputusan mengenai langkah selanjutnya kepada Gibran.

"Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden apakah yang akan beliau tempuh," tuturnya.

Yusril turut menyinggung gugatan yang sedang berjalan di PTUN Jakarta. Menurut dia, perkara tersebut berpotensi dihentikan karena objek sengketa berupa suket dinilai sudah tidak ada setelah terbitnya putusan MA.

Ia membandingkan posisi pihak-pihak dalam perkara tersebut dengan pihak yang memiliki kedudukan sebagai tergugat intervensi.

"Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama," ucap Yusril.

Ia menilai putusan MK dan MA saling menguatkan dalam persoalan dokumen pendidikan Gibran. Karena itu, menurutnya, proses gugatan di PTUN perlu mempertimbangkan keberadaan putusan yang sudah berkekuatan hukum final.

"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final. Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," ujar Yusril.

Yusril kembali menjelaskan bahwa Gibran bukan pihak dalam perkara yang diputus MA. Kondisi tersebut menjadi alasan ia menilai Wakil Presiden tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan PK.

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan, beliau bukan pihak," katanya.

Yusril juga menyinggung perkara yang melibatkan Mercy dan Denny Indrayana. Ia menyebut Denny pernah mengajukan diri sebagai tergugat intervensi sehingga memiliki posisi berbeda dalam proses perlawanan hukum.

"Dalam perkara eh Bu Mercy, eh Pak Denny Indrayana, beliau mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi, bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini, yang sudah diunggah hari ini, itu bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi," ujar Yusril.

Ia memperkirakan perkara tersebut dapat dikeluarkan dari daftar perkara PTUN Jakarta apabila objek sengketanya dinyatakan tidak lagi tersedia.

"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mempertanyakan rencana Gibran menggunakan jalur PTUN untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Ia menilai kewenangan PTUN tidak dapat digunakan untuk membatalkan putusan MA.

"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

Deddy menjelaskan PTUN memiliki kewenangan memeriksa sengketa terkait keputusan pejabat negara atau administrasi pemerintahan. Ia juga mengungkit perkara suket yang sebelumnya pernah disidangkan di PTUN.

Menurut Deddy, dalam persidangan sebelumnya, perwakilan kementerian tidak menghadiri sidang hingga penggugat akhirnya mencabut gugatan.

"PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi. Lagi pula beberapa waktu lalu masalah suket juga sudah disidangkan di PTUN tetapi perwakilan Kemendiknas tidak sekali pun mau menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya," ujar Deddy.

Ia mempertanyakan keputusan Gibran yang kembali meminta kesempatan melakukan pembuktian melalui PTUN. Deddy menilai kesempatan klarifikasi sebelumnya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait.

"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa. Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," tegas Deddy.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran berlangsung di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden.

Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran selama pertemuan berlangsung.

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ujar Prasetyo Hadi.

Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Prasetyo.

Permintaan tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, dalam penjelasan lanjutan, Prasetyo tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Gibran telah memutuskan mundur.

Gibran justru disebut ingin memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta meminta koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam keterangan mengenai saran yang diterimanya, Gibran menyampaikan langkah yang ingin ditempuh terkait persoalan tersebut.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK," ujar Gibran.

Menurut Yusril, pelaksanaan putusan MA oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan dilakukan setelah salinan resmi putusan diterima kementerian.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed