Abdullah Minta KPK Telusuri Ancaman Hukuman Mati dalam Kasus BNPB
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kemungkinan penerapan hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Permintaan yang disampaikan pada Kamis (15/10/2026) itu berkaitan dengan dugaan praktik korupsi sejak 2022, termasuk kemungkinan perbuatan tersebut dilakukan ketika pandemi Covid-19 berstatus bencana nasional. Abdullah meminta penyidik mendalami waktu terjadinya dugaan korupsi untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi ketentuan hukum mengenai ancaman pidana mati.
Ia merujuk Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021. Abdullah menjelaskan bahwa ketentuan tersebut membuka kemungkinan penerapan pidana mati dalam keadaan tertentu, termasuk ketika korupsi dilakukan saat terjadi bencana nasional. Namun, ia mengakui penerapannya memiliki persyaratan hukum yang ketat.
"Memang penerapannya memiliki syarat dan tantangan hukum yang ketat, termasuk isu soal Hak Asasi Manusia (HAM), namun yang perlu digarisbawahi adalah, Indonesia punya aturan mengenai ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, termasuk saat bencana nasional," tutur Abdullah.
Ia menilai dugaan penyalahgunaan dana kebencanaan perlu mendapat perhatian serius karena anggaran tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Abdullah juga menyoroti situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkepanjangan di sejumlah daerah. "Saya sangat kecewa dengan peristiwa OTT KPK di lingkungan BNPB. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu," ucap Abdullah.
Abdullah mengaitkan dugaan penyimpangan anggaran dengan kebutuhan penanganan bencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Menurut dia, dana yang diperuntukkan bagi keadaan darurat seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. "Di saat masyarakat di sejumlah daerah sedang berjuang menghadapi Karhutla berkepanjangan dengan dampak yang sangat parah, kita justru mendapati dana kebencanaan disalahgunakan," sambung Abdullah.
Ia berharap penegakan hukum dalam perkara tersebut dapat memberikan efek jera. Abdullah juga mempertanyakan dampak dugaan penyelewengan terhadap masyarakat yang semestinya menerima bantuan. "Kalau anggaran yang seharusnya digunakan untuk menolong korban justru diselewengkan, kita harus bertanya, berapa banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya?" pungkas Abdullah.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana siap pakai kebencanaan di BNPB pada Rabu (14/10/2026). Salah satunya Bima Setyawan, adik sekaligus tenaga ahli Kepala BNPB Suharyanto.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan informasi mengenai penetapan Bima sebagai tersangka ketika berada di Yogyakarta pada Rabu. Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum, bukan hubungan keluarga atau jabatan.
"Ya, terinformasi seperti itu," kata Setyo. Setyo menjelaskan bahwa penyidik berfokus pada pihak yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Penetapan status tersangka, menurut dia, tidak ditentukan oleh identitas ataupun kedudukan seseorang.
"Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subyek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," ujar Setyo.
Empat tersangka lainnya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen Gabriel Purwaka Sigit, tenaga ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta dua pihak swasta berinisial Gery P dan Syifa NG.
Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi itu, KPK menangkap Sekretaris Utama BNPB Rustian bersama 13 orang lainnya. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan. KPK menyita uang tunai sekitar Rp 1,4 miliar dan logam mulia dalam operasi tersebut.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa lembaganya akan menggelar perkara untuk menentukan konstruksi kasus dan pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan informasi KPK dalam bahan pemberitaan, dugaan praktik tersebut diperkirakan berlangsung selama tiga hingga empat tahun terakhir. Para pihak yang diduga terlibat disebut memanfaatkan mekanisme penunjukan langsung dalam kondisi darurat untuk memanipulasi pengadaan demi keuntungan pribadi. Dugaan tersebut masih menjadi bagian dari proses penegakan hukum.
BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK dan berkomitmen bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta akses informasi yang diperlukan. Lembaga itu juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow