APINDO Soroti Usulan yang Tak Masuk UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti sejumlah usulan yang tidak masuk dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru. Organisasi pengusaha tersebut menilai perluasan kesempatan kerja seharusnya menjadi bagian penting regulasi yang diterbitkan DPR RI pada Senin (9/11/2026).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan, pihaknya bahkan tidak berhasil memasukkan usulan perubahan judul undang-undang. APINDO sebelumnya mengusulkan nama UU Perlindungan Tenagakerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dilansir dari Money.
Menurut APINDO, pembukaan lapangan pekerjaan merupakan bagian penting dari upaya melindungi tenaga kerja. Tanpa ketersediaan pekerjaan, perlindungan yang diatur dalam undang-undang dinilai tidak dapat berjalan maksimal.
Bob Azam menyampaikan bahwa usulan tersebut mencerminkan pandangan APINDO mengenai hubungan antara perlindungan pekerja dan penciptaan kesempatan kerja.
"Judul saja kita tidak diakomodasi padahal kita menambahkan 'UU Perlindungan Tenagakerja dan Perluasan Kesempatan Kerja'," tutur Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).
Selain persoalan usulan yang tidak terakomodasi, APINDO masih mempelajari isi regulasi tersebut secara menyeluruh. Penelaahan itu dilakukan untuk mengetahui dampak setiap ketentuan terhadap pengusaha dan investor.
Bob juga mengingatkan kemungkinan meningkatnya minat pengusaha terhadap tenaga kerja informal apabila biaya mempekerjakan pekerja formal terus bertambah.
"Logikanya, kalau biaya tenaga kerja formal terus meningkat, banyak pencari kerja justru terdorong masuk ke pekerjaan informal dan mereka bukan pembayar pajak. Jadi, jangan heran kalau nanti rasio pajak semakin rendah," tegas Bob Azam.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru disahkan DPR RI pada Selasa (6/10/2026), setelah melalui proses revisi. Perubahan tersebut dilakukan menyusul gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023 yang dinilai merugikan pekerja.
MK mengabulkan gugatan tersebut dan memerintahkan DPR RI bersama pemerintah melakukan revisi undang-undang. Proses perubahan itu diwajibkan selesai pada Oktober 2026.
Regulasi terbaru tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup ketentuan umum, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, serta penempatan tenaga kerja.
Selain itu, undang-undang mengatur perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor formal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja.
Ketentuan lainnya meliputi dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow