Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Buruh dan Pengusaha Soroti Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Smallest Font
Largest Font

Penerbitan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru belum sepenuhnya memenuhi kepentingan pekerja maupun pelaku usaha. Meskipun sebagian besar aspirasi serikat buruh telah masuk dalam regulasi tersebut, masih terdapat sejumlah ketentuan yang dipersoalkan. Dilansir dari Money, perbedaan pandangan terutama berkaitan dengan pengupahan, pengawasan tenaga kerja, dan kepastian investasi.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengidentifikasi dua persoalan utama yang dianggap belum sesuai dengan kebutuhan pekerja. Keduanya mencakup mekanisme penyesuaian upah minimum di daerah serta efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Persoalan pertama berkaitan dengan metode penghitungan kenaikan upah minimum yang diterapkan di masing-masing wilayah. KSPN menilai mekanisme tersebut masih berpotensi menghasilkan perbedaan pendapatan yang terlalu besar antardaerah.

Presiden KSPN Ristadi menjelaskan bahwa ketentuan terbaru masih mempertahankan komponen perhitungan sebelumnya, sekaligus memasukkan pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal tersebut disampaikannya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/11/2026).

Berikut penjelasan Ristadi mengenai mekanisme penghitungan upah yang menjadi perhatian organisasinya:

"Pertama soal formulasi kenaikan upah minimum. Di mana dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan itu, selain formulasi lama yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, kemudian dengan mempertimbangkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak),"

Menurut KSPN, penggunaan formula tersebut dapat memperlebar jarak penghasilan pekerja di berbagai daerah. Padahal, kebutuhan hidup layak antardaerah dinilai tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh.

Organisasi buruh itu menganggap kesenjangan tersebut tidak mencerminkan keadilan. Pasalnya, pekerja menjalankan waktu kerja dan tanggung jawab yang relatif sama, tetapi berpotensi memperoleh tingkat upah yang berbeda secara signifikan.

Persoalan pengupahan juga dipandang memiliki konsekuensi terhadap kegiatan produksi perusahaan. Perbedaan biaya tenaga kerja antardaerah dapat membuat beban produksi tidak seimbang, sekalipun perusahaan menghasilkan jenis barang yang sama.

Dampak lainnya berpotensi dirasakan oleh wilayah dengan tingkat upah lebih rendah. Ketimpangan tersebut dikhawatirkan memperburuk ketertinggalan daerah, sementara pemerintah pusat mengharapkan seluruh wilayah mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Pengawasan tenaga kerja masih menjadi persoalan

Di luar masalah pengupahan, KSPN mempertanyakan efektivitas mekanisme pengawasan ketenagakerjaan. Menurut organisasi tersebut, perubahan struktur koordinasi pengawas selama puluhan tahun belum berhasil memberikan hasil yang memuaskan.

Ristadi menjelaskan bahwa pengelolaan pengawasan pernah berada di bawah pemerintah pusat, kemudian dialihkan ke kabupaten atau kota, sebelum akhirnya berada dalam koordinasi pemerintah provinsi. Namun, berbagai perubahan tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar.

Ia menyampaikan penilaiannya terhadap sistem pengawasan yang selama ini diterapkan:

"Pengawasan ketenagakerjaan dengan pola seperti sekarang oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan itu tidak efektif sudah puluhan tahun. Dulu di bawah koordinasi pemerintah pusat enggak efektif, ditarik ke kabupaten/kota enggak efektif, kemudian ke provinsi juga enggak efektif juga kan,"

Keberadaan komite pengawas yang dibentuk melalui UU terbaru juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pekerja. KSPN menilai lembaga tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau persoalan ketenagakerjaan secara langsung.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah pertanggungjawaban komite yang hanya ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Menurut kalangan buruh, mekanisme tersebut belum cukup untuk memastikan keterlibatan pengawas dalam menangani permasalahan yang dialami pekerja di lapangan.

Atas sejumlah kekurangan tersebut, KSPN masih mengupayakan pembicaraan dengan Menaker dan DPR RI. Organisasi buruh itu berharap persoalan formula pengupahan dan pengawasan dapat diatur lebih lanjut melalui regulasi turunan, meskipun belum dimasukkan ke dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

APINDO menilai kepentingan pengusaha belum terakomodasi

Keberatan terhadap regulasi baru ternyata tidak hanya datang dari kalangan pekerja. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga menyampaikan bahwa sejumlah usulan dunia usaha belum mendapatkan tempat dalam aturan tersebut.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengungkapkan bahwa usulan perubahan judul undang-undang menjadi salah satu aspirasi yang tidak diterima. Organisasi pengusaha sebelumnya menginginkan tambahan frasa yang menekankan perluasan kesempatan kerja.

Berikut pernyataan Bob Azam ketika menjelaskan usulan yang tidak terakomodasi dalam regulasi tersebut:

"Judul saja kita tidak diakomodasi padahal kita menambahkan 'UU Perlindungan Tenagakerja dan Perluasan Kesempatan Kerja',"

Bagi APINDO, perluasan kesempatan kerja merupakan bagian penting dari upaya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Organisasi tersebut berpandangan bahwa tersedianya lapangan pekerjaan menjadi salah satu bentuk perlindungan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Selain persoalan judul, kepastian aturan bagi investor juga menjadi perhatian pengusaha. APINDO mengingatkan agar ketentuan dalam undang-undang baru tidak menimbulkan keraguan bagi calon penanam modal yang ingin mengembangkan kegiatan usaha di Indonesia.

Ketentuan mengenai pesangon menjadi salah satu contoh yang disoroti. Bob Azam menilai regulasi perlu memperhatikan kemungkinan bertambahnya ketidakpastian bagi investor akibat ketentuan yang berlaku.

Ia kembali menekankan kekhawatiran tersebut dalam keterangannya:

"Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian,"

Kekhawatiran itu berkaitan dengan kebutuhan perusahaan terhadap dukungan pendanaan eksternal. APINDO menyebut sebagian besar pengusaha di Indonesia masih memerlukan bantuan modal dari investor untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

Dengan demikian, penerapan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru masih menyisakan sejumlah pembahasan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. KSPN menitikberatkan perhatian pada keadilan pengupahan serta pengawasan tenaga kerja, sedangkan APINDO menyoroti kesempatan kerja dan kepastian investasi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed