Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DKPP Proses Lima Aduan soal Pencalonan Gibran terhadap KPU

Smallest Font
Largest Font

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan terhadap KPU RI terkait proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Hingga Sabtu (7/11/2026), dua laporan telah memenuhi persyaratan materiil dan akan dilanjutkan ke tahap persidangan.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan, tiga aduan lainnya masih berada dalam tahapan pemeriksaan administrasi dan verifikasi. Dari jumlah tersebut, dua laporan telah memenuhi persyaratan administrasi, sedangkan satu laporan belum memenuhi ketentuan tersebut.

Dalam keterangannya di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Dewa memaparkan perkembangan penanganan seluruh laporan yang diterima lembaganya.

"Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil. Dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi," kata I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, anggota DKPP.

Dewa menyebut laporan tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat. DKPP memastikan seluruh pengaduan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan ketelitian pemeriksaan.

"Jadi DKPP memastikan semua akan ditangani, tetapi tentu kita perlu waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat, begitu ya. Jadi pada prinsipnya demikian dan kami selalu memberitahukan kepada para pihak sebagaimana mekanisme yang ada," ujar Dewa.

Dia juga menjelaskan bahwa dua laporan yang sudah memenuhi persyaratan materiil akan segera diteruskan ke persidangan. Sementara itu, dua laporan masih memerlukan pemeriksaan materiil setelah lolos verifikasi administrasi.

"Tapi kami yang kami sampaikan adalah bahwa ada yang sudah memenuhi syarat materiil, ya, dua pengaduan yang siap untuk dilimpahkan ke persidangan. Ada dua yang baru memenuhi syarat administrasi yang masih harus diverifikasi materiil, dan ada satu lagi yang belum memenuhi syarat administrasi," ujar Dewa.

Salah satu pengaduan terhadap komisioner KPU RI diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Mereka terdiri atas KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing.

Dalam laporan yang disampaikan ke DKPP pada Rabu (14/10/2026), Denny mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Dia menilai terdapat dugaan penyelundupan ketentuan dalam proses penyusunan peraturan tersebut.

"Karena permohonan kami itu bukan hanya masalah ijazah, itu cacat administratif. Permohonan kami itu juga menyangkut cacat manipulatif dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ruang publik sekarang masih dipenuhi dengan soal-soal terkait ijazah," kata Denny seusai menyampaikan pengaduan di Kantor DKPP, Jakarta Pusat.

Denny menyatakan laporan tersebut merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang sebelumnya mereka tempuh melalui Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, persoalan persyaratan pendidikan Gibran masih menjadi bagian dari keberatan yang disampaikan.

"Kami punya ikatan sejarah dan punya tanggung jawab moral untuk tetap melanjutkan perjuangan. Karena kalau teman-teman ingat di hari Selasa ketika hari pembacaan putusan minggu lalu, saya mengatakan ini perjuangan belum selesai. Perjuangan belum usai," jelas Denny.

Selain mempersoalkan ketentuan dalam peraturan KPU, kelompok pengadu juga menyinggung perdebatan mengenai Pasal 18 ayat (3) antara anggota Komisi II DPR dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

"Teman-teman sekarang melihat diskusi, perdebatan antara mantan komisioner KPU dengan anggota Komisi II DPR terkait bahwa tidak ada itu pembahasan Pasal 18 ayat (3)," jelas Denny.

Persoalan lain yang disampaikan Denny berkaitan dengan penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dia menduga KPU tidak menjalankan pemeriksaan dokumen secara profesional, termasuk verifikasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan pencalonan.

Denny juga menyoroti akses pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap proses pencalonan. Menurut pengadu, KPU diduga tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk memantau dokumen pasangan calon maupun Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

"Yang ketiga, KPU diduga menghambat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, karena tidak memberikan akses kepada Bawaslu untuk ikut mengawasi, memonitor proses pencalonan, termasuk dokumen-dokumen yang diberikan oleh pasangan calon. Termasuk sistem Silon, Sistem Informasi Pencalonan, yang aksesnya tidak dibuka kepada Bawaslu. Itu menjadi fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi," ujar Denny.

Atas sejumlah dugaan tersebut, Denny meminta komisioner KPU yang terkait diberhentikan. Dia juga menginginkan agar mereka tidak kembali memperoleh jabatan di lembaga publik.

"Sebenarnya kami berharap pemecatan itu juga tentu punya konsekuensi lain ya. Artinya, jangan kemudian juga diberikan posisi-posisi publik seperti semacam komisaris dan sejenisnya itu," kata Denny.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed