Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Denny Indrayana Soroti Aturan Pencalonan Gibran di Pilpres 2024

Smallest Font
Largest Font

Polemik persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024 kembali menjadi sorotan setelah Denny Indrayana menanggapi pernyataan Joko Widodo mengenai isu ijazah putra sulungnya. Pada Sabtu (17/10/2026), Denny membantah anggapan bahwa polemik tersebut merupakan operasi politik untuk menjatuhkan reputasi Gibran dan justru menyoroti perubahan aturan pencalonan.

Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube @dennyindrayana99, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mempertanyakan kelayakan Gibran menduduki jabatan wakil presiden maupun ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo. Ia juga menilai polemik tersebut berdampak terhadap reputasi politik Jokowi.

Denny menyampaikan penilaiannya mengenai posisi politik Gibran dan alasan ia mempertanyakan kelayakan putra sulung Jokowi tersebut.

"Untuk saudara Gibran, tanpa diturunkan sekalipun, reputasinya memang masih belum layak. Beliau seharusnya tidak dipasangkan sebagai wakil presiden. Bahkan untuk menjadi wali kota Solo pun, kita sama-sama tahu, kelayakannya masih perlu dipertanyakan," ujar Denny.

Ia juga menilai kepemimpinan Jokowi mengalami pergeseran dari politik kebangsaan menuju politik yang berorientasi pada keluarga. Denny menyebut dirinya pernah memilih Jokowi pada Pilpres 2014, meskipun saat itu ia diminta menjaga netralitas karena masih menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada periode 2011-2014.

"Seiring berjalannya waktu, reputasi kepresidenan Bapak Jokowi dirusak oleh Presiden Jokowi sendiri, ketika politik kebangsaan dan kenegaraan berubah menjadi politik partisan dan politik kekeluargaan," ujar Denny.

Denny menolak tudingan bahwa pihak yang mempersoalkan ijazah Gibran menjalankan operasi politik untuk merusak reputasi keluarga Jokowi. Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar justru berkaitan dengan proses perubahan aturan yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

"Menurut kami, yang merupakan operasi politik justru campur tangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024," kata Denny.

Salah satu kebijakan yang disorot Denny ialah perubahan ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 2023. Putusan tersebut mengubah ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebelum perubahan, ketentuan tersebut menetapkan usia minimum calon presiden dan wakil presiden sebesar 40 tahun. Setelah putusan MK, persyaratan itu juga dapat dipenuhi oleh orang yang belum berusia 40 tahun apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Denny mengaitkan perubahan tersebut dengan pencalonan Gibran dan menyoroti keterlibatan Anwar Usman, yang menjabat sebagai Ketua MK ketika putusan itu dikeluarkan serta merupakan adik ipar Jokowi.

"Persyaratan usia yang seharusnya minimal 40 tahun disesuaikan untuk Gibran melalui putusan Paman Usman bagi keponakannya, Gibran, di Mahkamah Konstitusi," ujar Denny.

Selain putusan MK, Denny mempersoalkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan itu mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran setelah muncul persoalan terkait dokumen ijazah setara SMA dalam berkas pencalonannya pada Pemilu 2024. Denny menilai aturan tersebut turut membuka jalan bagi pencalonan Gibran.

"Persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat disesuaikan untuk Gibran melalui Pasal 18 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang semakin terindikasi sebagai pasal selundupan untuk meloloskan Gibran menjadi wakil presiden. Itulah operasi politik yang merusak kejujuran dan keadilan Pilpres 2024," ujar Denny.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan pandangan berbeda ketika ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (16/10/2026). Ia menilai polemik ijazah Gibran kembali mencuat karena adanya operasi politik yang bertujuan merusak reputasi politik dirinya dan putranya.

"Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan operasi politik, kemudian ada pihak tersembunyi yang kembali menungganginya sehingga persoalan ini ramai lagi," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan pandangannya bahwa polemik tersebut menyasar reputasi politik dirinya maupun Gibran, meskipun ia mengaku tidak terlalu mempersoalkan tudingan yang ditujukan kepada keluarganya.

"Sekali lagi, ini merupakan operasi politik untuk menurunkan reputasi politik seseorang," ujar Jokowi.

Di sisi lain, pada Senin (19/10/2026), Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan perlawanan Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi tidak dapat diterima. Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati memerintahkan jaksa penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 300/Pid.B/2026/PN JKT Timur ke tahap pembuktian.

Putusan sela tersebut membuat proses hukum terhadap Roy Suryo berlanjut ke pemeriksaan berikutnya. Perkara itu berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed