Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Desak Audit Menyeluruh Dana Kebencanaan BNPB

Smallest Font
Largest Font

Desakan pemeriksaan menyeluruh terhadap anggaran penanggulangan bencana mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Rabu (14/10/2026), anggota Komisi III DPR Abdullah meminta KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri tata kelola keuangan lembaga tersebut. Abdullah menilai audit diperlukan untuk memastikan dana yang disiapkan bagi keadaan darurat digunakan sesuai kebutuhan dan tidak menyimpang dari peruntukannya.

Ia juga meminta pengusutan perkara menjangkau seluruh pihak yang diduga terlibat serta disertai langkah pencegahan agar penyimpangan serupa tidak berulang. Dalam keterangannya yang dikutip Kompas.com, Abdullah menekankan pentingnya pemeriksaan lintas lembaga terhadap penggunaan anggaran BNPB.

“Saya mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Audit ini penting untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan,” ujar Abdullah.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong penyusunan peta jalan pencegahan korupsi di sektor kebencanaan. Menurutnya, pengawasan perlu mencakup seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. “Dengan adanya peta jalan ini, kita bisa memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran BNPB secara menyeluruh. Jangan sampai penyimpangan baru diketahui setelah bencana berlalu,” kata Abdullah.

Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan dana darurat dapat berdampak langsung pada masyarakat yang membutuhkan pertolongan ketika bencana terjadi. “Kalau anggaran yang seharusnya digunakan untuk menolong korban justru diselewengkan, kita harus bertanya, berapa banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya?” ujar Abdullah.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima tersangka dari unsur BNPB dan swasta. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen; Richard Erlangga, Tenaga Ahli Kepala BNPB; Bima Setyawan; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika G. KPK menahan kelima tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (13/10/2026) di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek.

Dari 14 orang yang diamankan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Sekretaris Utama BNPB Rustian dipulangkan dan berstatus sebagai saksi. Ketua KPK Setyo Budianto menyebut penyidik tengah mendalami dugaan pengaturan dalam penyaluran dan penggunaan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Praktik yang diselidiki diduga berlangsung selama tiga hingga empat tahun terakhir dan melibatkan perusahaan swasta yang pengadaannya telah dikondisikan.

“Ini yang sedang kemudian didalami, yang terindikasi bahwa ada kerja sama, ada semacam pengkondisian, ya, terutama dalam penyaluran anggaran, kemudian pemanfaatan, penggunaannya, yang sebagian disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan dirinya sendiri,” tutur Setyo.

Menurut KPK, perkara tersebut mencakup dua kluster dugaan pelanggaran, yakni tindak pidana suap dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Penyidik menduga sejumlah pejabat menempatkan keluarga atau orang dekat di perusahaan yang memperoleh proyek penanganan bencana. Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, meningkat dari perkiraan awal Rp1,4 miliar.

KPK juga menyita emas batangan seberat ratusan gram dan mendeteksi aset mata uang kripto dengan nilai yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setyo menjelaskan bahwa kepemilikan aset digital tersebut masih harus dipastikan melalui penyidikan. KPK berencana bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusuri pemiliknya.

“Kripto itu nilainya satu digit di M (miliar), ya. Sekali lagi, kripto itu tidak bisa kita bunyikan langsung bahwa pasti sekian atau pemiliknya si A atau si B. Pasti nanti kami pastikan kembali siapa yang memiliki itu agar tidak bias,” kata Setyo.

Selain menyita barang bukti, KPK menyegel sejumlah ruangan di kantor pusat BNPB di Jakarta untuk mencegah perusakan atau penghilangan dokumen yang berkaitan dengan penyidikan. Dalam kegiatan tersebut, penyidik dibantu personel Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Kepala BNPB Letjen Suharyanto belum berstatus sebagai tersangka. KPK menyatakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya tetap dimungkinkan apabila penyidik menemukan kesesuaian keterangan dan alat bukti yang relevan.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai penyalahgunaan dana penanggulangan bencana merupakan kejahatan serius karena dapat memperberat penderitaan masyarakat. Ia juga mengingatkan adanya ketentuan hukum yang mengatur ancaman pidana mati untuk korupsi dalam keadaan tertentu. “Ketika negara sedang mengalami banyak bencana, tetapi kemudian ada pihak yang melakukan tindak pidana korupsi, itu adalah sejahat-jahatnya korupsi. Kejahatan ini mengakibatkan penderitaan rakyat yang semakin parah dan menyulitkan penanggulangan bencana berjalan dengan efektif,” tutur Zaenur.

Zaenur menjelaskan bahwa pengadaan dalam keadaan darurat memiliki prosedur khusus yang lebih fleksibel dibandingkan mekanisme normal. Dalam kondisi tersebut, pejabat pembuat komitmen dapat menunjuk penyedia secara langsung dengan tetap melakukan pembuktian kewajaran harga. “Biasanya ada penyedia yang sudah bermain mata karena ada konflik kepentingan dengan orang-orang dekat pejabat. Di situ juga rentan terjadi penggelembungan harga, penurunan spesifikasi barang, hingga penerimaan komisi,” kata Zaenur.

Ia juga menyoroti kemungkinan keterlibatan unsur militer dalam pengembangan perkara. Zaenur menyebut KPK memiliki kewenangan menangani perkara yang melibatkan unsur tersebut melalui mekanisme penyidikan koneksitas sesuai ketentuan hukum.

“Apabila nantinya memang melibatkan unsur militer, KPK sesuai dengan Pasal 42 UU KPK berwenang penuh untuk menanganinya dengan membentuk tim penyidikan koneksitas,” ujarnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed