Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kejagung Tahan Direktur TPL dalam Kasus Korupsi Rp2 Triliun

Smallest Font
Largest Font

Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan Anwar Lawden, Direktur sekaligus Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebagai tersangka dugaan korupsi transfer pricing yang berkaitan dengan transaksi penjualan bubur kertas selama 2008–2025. Penyidik menangkap Anwar di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis, 15 Oktober 2026, setelah ia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Perkara ini diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan surat bernomor TAP-55/F.2/Fd.2/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026. Penyidikan telah memeriksa 116 saksi, menyita dokumen dan barang bukti elektronik dengan persetujuan pengadilan, serta meminta keterangan ahli hukum pidana, keuangan negara, dan industri selulosa serta bubur kertas.

Anang menjelaskan penetapan tersangka terhadap pejabat perusahaan tersebut dilakukan pada Kamis, 15 Oktober 2026.

"Menetapkan 1 (satu) orang Tersangka pada Kamis 15 Oktober 2026 terhadap AL selaku Direktur merangkap Corporate Secretary PT TPL," kata Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung.

Dalam perkara ini, penyidik menelusuri penjualan produk bubur kertas untuk pasar ekspor kepada perusahaan terafiliasi DP MMI, Ltd., serta transaksi domestik dengan pabrik APR. Anwar diduga memanipulasi kode klasifikasi barang atau Harmonized System (HS) sehingga jenis produk yang diperdagangkan tidak sesuai dengan karakteristik dan nilai pasarnya.

Produk yang menurut penyidik seharusnya masuk kategori Dissolving Pulp diduga dilaporkan sebagai Paper Grade Pulp atau Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP). Pengubahan klasifikasi tersebut diduga berkaitan dengan pencantuman nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya.

Penjelasan penyidik mengenai klasifikasi produk menyebutkan bahwa karakteristik, kegunaan, dan harga pasar menjadi dasar untuk menentukan kategori yang tepat.

"Kegunaan dan harga nilai pasar produk tersebut seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp/bleached hardwood kraft pulp (BHKP)," kata Anang Supriatna.

Penyidik juga menduga laporan dokumentasi penentuan harga transfer atau Transfer Pricing Documentation (TP Doc) dan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak badan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa tidak menggambarkan kondisi transaksi yang sebenarnya. Dokumen tersebut seharusnya menjadi dasar pemeriksaan kewajaran harga transaksi perusahaan.

Anang mengungkapkan bahwa penyidik turut mendalami dugaan pemberian uang kepada pemeriksa pajak agar pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemeriksa diduga tidak mengikuti program audit yang telah disusun saat menelaah Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dalam keterangannya, Anang menjelaskan dugaan keterlibatan pemeriksa pajak dalam proses pemeriksaan transaksi perusahaan.

"Tersangka AL secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada pemeriksa pajak (fiskus) agar tidak dilakukan pengawasan dan dalam menelaah kertas kerja pemeriksaan/pengawasan (KKP) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tidak mendasarkan pada audit program yang telah disusun," kata Anang Supriatna.

Akibat dugaan tersebut, pemeriksa pajak disebut tidak membandingkan harga dalam dokumen penentuan harga transfer dengan laporan pajak perusahaan. Pemeriksa juga diduga tidak mengecek harga wajar untuk memastikan kebenaran nilai transaksi yang dilaporkan.

Anang menyatakan bahwa dugaan perbuatan tersebut melibatkan Anwar dan pemeriksa pajak serta berdampak pada keuangan negara.

"Perbuatan Tersangka AL bersama-sama dengan pemeriksa pajak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp 2 triliun," kata Anang Supriatna.

Di tengah penyidikan, Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima setoran Rp500 juta dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari upaya penyelamatan kerugian keuangan negara. Dana tersebut disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya milik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Anwar disangkakan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam uraian sangkaan, penyidik mencantumkan Pasal 603 sebagai dakwaan primair dan Pasal 604 sebagai dakwaan subsidair, masing-masing juncto Pasal 20 huruf a atau c dalam KUHP serta ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penyidik menangkap Anwar berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Print-04/F.2/Fd.2/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026. Setelah penangkapan, ia ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Dalam perkembangan perkara yang sama, Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan PT Toba Pulp Lestari sebagai tersangka korporasi. Penyidik juga telah menetapkan dua pegawai pajak sebagai tersangka perseorangan dalam pengusutan dugaan korupsi tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed