Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Khalid Basalamah Akui Bayar 4500 Dolar AS per Jemaah Haji

Smallest Font
Largest Font

Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah, mengakui pembayaran sebesar 4.500 dolar AS per jemaah kepada PT Muhibbah Mulia Wisata untuk pemberangkatan haji khusus pada 2024. Dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji khusus tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (20/10/2026), Khalid menyatakan tidak mengetahui bahwa pembayaran tersebut berkaitan dengan biaya percepatan keberangkatan haji.

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pembayaran tersebut kepada Khalid. Menurut keterangannya di persidangan, pembayaran dilakukan setelah Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas'ud, menawarkan skema keberangkatan yang memungkinkan jemaah menunaikan ibadah haji pada tahun yang sama tanpa menunggu antrean sesuai nomor porsi.

Khalid menjelaskan bahwa pihaknya memahami pembayaran itu sebagai biaya visa haji khusus yang dapat digunakan untuk keberangkatan pada 2024.

"Tidak, saya sama sekali tidak memahami bahwa itu merupakan percepatan. Kami hanya mengetahui bahwa ada visa dan visa itu bisa digunakan," ujar Khalid dalam persidangan.

Sebelum menerima tawaran tersebut, pihak Uhud Tour telah membayar biaya pemberangkatan jemaah menggunakan visa furoda atau visa mujamalah. Setelah Ibnu Mas'ud menawarkan penggunaan kuota haji khusus melalui perusahaannya, Khalid memutuskan mengalihkan dana yang sebelumnya dibayarkan untuk visa furoda ke skema baru tersebut.

Khalid mengaku percaya terhadap tawaran Ibnu Mas'ud karena yang bersangkutan telah memiliki perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK.

"Justru karena dia sudah memiliki PIHK, kami semakin percaya karena PIHK pasti mempunyai kuota," ujar Khalid.

Berdasarkan keterangan Khalid, sebanyak 122 jemaah berangkat melalui PT Muhibbah Mulia Wisata dan PT Zahra Oto Mandiri. Sebanyak 120 jemaah terdaftar melalui PIHK PT Muhibbah Mulia Wisata, sedangkan dua lainnya tercatat melalui PIHK PT Zahra Oto Mandiri.

Uang yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut telah dikembalikan dan dikirimkan ke rekening penampungan KPK, berdasarkan keterangan dalam persidangan.

KPK mendakwa empat orang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024. Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, serta Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba.

Dalam dakwaannya, KPK menyebut pengelolaan kuota haji tambahan pada 2023–2024 menyebabkan kerugian negara setidak-tidaknya Rp 622,09 miliar. Nilai tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengenai penghitungan kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama.

Menurut perhitungan yang tercantum dalam perkara tersebut, kerugian negara terdiri atas selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, serta biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar.

Keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed