Khalid Basalamah Kembalikan USD 554.500 dalam Kasus Kuota Haji
Pengembalian uang senilai USD 554.500 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu pokok pemeriksaan pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, dalam sidang dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Khalid dihadirkan sebagai saksi untuk empat terdakwa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, guna memberikan keterangan mengenai penggunaan kuota tambahan dan aliran uang terkait penyelenggaraan haji.
Dalam persidangan, jaksa penuntut umum KPK Fahmi Idris mengungkapkan dua bentuk uang yang dikembalikan, yakni USD 354.500 dalam bentuk tunai dan USD 200.000 melalui transfer bank. Uang tunai tersebut terdiri atas 3.545 lembar pecahan USD 100, sedangkan transfer dilakukan dalam lima transaksi melalui rekening yang digunakan staf Khalid.
Khalid membenarkan bahwa Muhammad Ulfi Makhrija, staf perusahaannya, pernah menitipkan uang ke rekening penampungan KPK. Ia juga menjelaskan bahwa uang tersebut awalnya diserahkan oleh pihak Ibnu Mas'ud, pengurus PT Muhibbah Mulia Wisata, kepada stafnya sekitar sembilan hingga sepuluh bulan setelah pelaksanaan haji khusus 2024.
Ketika menerima uang itu, Khalid mengira pengembalian tersebut merupakan koreksi atas kelebihan pembayaran. Ia mengatakan tidak memperoleh penjelasan mengenai tujuan penyerahan uang tersebut hingga penyidik KPK menghubunginya dan meminta agar dana itu dikembalikan kepada negara.
Khalid menjelaskan bahwa Uhud Tour sebelumnya menggunakan visa furoda dan belum pernah memanfaatkan kuota haji tambahan. Pada 2024, ia menerima tawaran dari Ibnu Mas'ud untuk menggunakan visa dari kuota tambahan karena mengira fasilitas tersebut merupakan visa resmi.
Menurut keterangannya dalam sidang, Khalid melihat adanya surat dari Kementerian Agama dan mengetahui sejumlah biro perjalanan lain juga menggunakan fasilitas tersebut. Ia kemudian membayar USD 4.500 per jemaah kepada PT Muhibbah Mulia Wisata untuk pengurusan visa.
Jaksa mengonfirmasi pemahaman Khalid mengenai pembayaran tersebut dalam pemeriksaan silang.
"Jadi pada saat Saudara melakukan pembayaran 4.500 itu, yang Saudara tangkap itu adalah biaya untuk visa perjalanan hajinya, 4.500 per pax-nya?" tanya jaksa.
Khalid membenarkan bahwa pembayaran itu dilakukan melalui perusahaan Ibnu Mas'ud.
"Iya, melalui PT Muhibbah-nya," jawab Khalid.
Jaksa kemudian menanyakan apakah pembayaran tersebut berkaitan dengan biaya percepatan keberangkatan.
"Tidak ada hubungannya dengan fee percepatan saat itu?" tanya jaksa.
Khalid menyatakan tidak mengetahui bahwa pembayaran tersebut merupakan biaya percepatan.
"Enggak, saya enggak paham sama sekali kalau itu percepatan," jawab Khalid.
Selain pembayaran awal, Khalid menyebut terdapat biaya tambahan USD 1.000 untuk masing-masing dari 37 jemaah yang namanya belum tercantum. Menurut keterangannya, pihak Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa nama-nama tersebut dapat diterbitkan setelah pembayaran dilakukan.
Khalid juga menerangkan bahwa ia bersedia mengembalikan uang tersebut setelah KPK menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya diserahkan pihak Ibnu Mas'ud harus dikembalikan kepada negara. Ia menyatakan langsung menindaklanjuti permintaan penyidik.
Dalam sidang yang sama, jaksa menyebut pengusaha Umar Abdul Aziz alias Umar Bakadam dan Deputi Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Irwanto sebagai saksi lainnya. Umar belum dapat hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit, sedangkan Irwanto menghadiri persidangan bersama Khalid.
Khalid sebelumnya pernah diminta hadir sebagai saksi, tetapi mengajukan penjadwalan ulang setelah tidak dapat menghadiri persidangan pada Kamis (8/10/2026). KPK juga telah beberapa kali meminta keterangannya selama penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024.
Dalam perkara ini, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 622,09 miliar melalui pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan. Jaksa menilai pembagian kuota tambahan pada 2024 ditetapkan sebesar 50 persen untuk haji khusus tanpa kajian teknis yang menjadi dasar kebijakan tersebut.
Jaksa juga mendakwa adanya pengaturan kuota tambahan pada 2023, ketika kuota yang seharusnya dialokasikan untuk haji reguler dibagi sehingga 8 persen dialihkan untuk haji khusus. Pengaturan tersebut diduga dilakukan untuk mengakomodasi permintaan asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan disertai penerimaan biaya percepatan dari jemaah serta petugas haji khusus.
Dalam uraian dakwaan, jaksa merinci kerugian negara sebesar Rp 438,22 miliar dari selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK terkait keberangkatan jemaah haji khusus yang dinilai tidak berhak berangkat pada 2024. Komponen lainnya meliputi Rp 39,95 miliar dari penjualan kuota petugas haji khusus dan Rp 143,92 miliar dari biaya percepatan pengisian kuota tambahan pada 2023 dan 2024.
Jaksa menyebut Yaqut memperoleh keuntungan pribadi sebesar USD 271.500 atau setara dengan Rp 4.832.971.500. Ia didakwa bersama mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah RI Asrul Aziz Taba.
Yaqut membantah menerima keuntungan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan menyatakan tidak ada bukti mengenai aliran uang tersebut. Perkara ini didakwa berdasarkan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow