KPK Tangkap Lima Tersangka Korupsi Dana BNPB
Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap lima tersangka dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai di lingkungan BNPB pada 14 Oktober 2026. Penindakan itu terkait pengadaan barang dan jasa, dengan dugaan konflik kepentingan serta penerimaan suap.
Menurut KPK, lima tersangka ialah BMS, RIC, GPS, SNG, dan GER. BMS merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari eks Kepala BNPB, sedangkan RIC juga Tenaga Ahli Kepala BNPB.
GPS menjabat Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB. SNG dan GER merupakan pihak swasta, sementara seluruh tersangka ditahan selama 20 hari pertama hingga 2 November 2026.
KPK menyebut Dana Siap Pakai merupakan dana cadangan pemerintah untuk penanganan keadaan darurat bencana yang ditetapkan dalam struktur anggaran BNPB. Penggunaannya dapat mendukung penanganan setelah status darurat bencana ditetapkan sesuai Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020.
Dalam dokumen Rencana Kerja Kolaboratif, KPK menduga BNPB telah menentukan sejumlah penyedia untuk pengadaan barang dan jasa melalui metode penunjukan langsung. Skema tersebut memungkinkan pengadaan dilakukan ketika dana darurat digunakan.
Pada klaster konflik kepentingan periode 2024-2026, KPK menduga sejumlah penyedia terafiliasi dengan BMS. Total pengadaan dalam periode itu disebut mencapai lebih kurang Rp148 miliar.
Menurut KPK, dana dari penggunaan Dana Siap Pakai kemudian mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS. Salah satu penggunaannya diduga terkait pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE.
Kepemilikan PT AVE atas saham PT MDLA mencapai 150,4 juta lembar atau setara Rp30,98 miliar per 13 Oktober 2026, menurut KPK.
Pada klaster suap, KPK menduga RIC meminta fee kepada penyedia dalam pengadaan yang menggunakan Dana Siap Pakai pada 2026. Dari Januari hingga September 2026, RIC melalui perantara diduga menerima Rp2,38 miliar dari GER.
KPK juga menduga GER memberikan Rp140 juta kepada GPS. Selain itu, GPS diduga menerima uang tunai Rp1,7 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu terdiri atas valuta asing, uang tunai Rp3,35 miliar, emas senilai Rp315,8 juta, tabungan emas senilai Rp452 juta, dan aset kripto Rp1,10 miliar.
KPK menyebut BMS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
RIC disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
SNG dan GER selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara itu, GPS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow