Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT di BNPB

Smallest Font
Largest Font

Lima orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang bekerja sebagai tenaga ahli di lembaga tersebut. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi penetapan Bima sebagai tersangka saat ditemui wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, penentuan status tersangka dilakukan melalui proses ekspose perkara dengan mempertimbangkan dugaan perbuatan yang bersangkutan. Setyo menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dugaan keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum, bukan hubungan keluarga dengan pimpinan BNPB.

"Ya, terinformasi seperti itu," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Setyo kemudian menjelaskan bahwa proses penetapan tersangka berfokus pada dugaan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Identitas dan hubungan keluarga seseorang bukan dasar utama dalam penentuan status tersebut. "Kita tidak melihatnya siapa dia. Ini kan yang dimintai pertanggungjawaban adalah subjek yang melakukan atau diduga melakukan perbuatan melawan hukum," jelas Setyo.

Kelima tersangka langsung ditahan setelah penetapan status hukum mereka. Menurut informasi dalam laporan detikcom, seluruhnya ditempatkan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas. Nilai uang yang disita mencapai Rp 1,4 miliar, sedangkan konstruksi lengkap perkara belum diungkapkan oleh KPK.

Hingga laporan ini diterbitkan, KPK baru menjelaskan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan kebencanaan. Rincian pengadaan barang dan jasa yang menjadi objek perkara belum dipaparkan. BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dijunjung.

Juru bicara BNPB Berton Panjaitan menyampaikan sikap lembaga tersebut kepada wartawan pada Selasa (13/10/2026). "BNPB menghormati sepenuhnya proses dan prosedur hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. BNPB menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata jubir BNPB, Berton Panjaitan, kepada wartawan, Selasa (13/10).

Berton menyatakan BNPB siap memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum melalui penyediaan data dan akses informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mencampuri penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut.

"BNPB berkomitmen kooperatif dan akan memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH," ujarnya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed