Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Nusron Wahid Kembali Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Smallest Font
Largest Font

Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam pemeriksaan saksi kembali menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Kamis (15/10/2026), Nusron tidak memenuhi jadwal pemeriksaan ulang terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik belum menerima penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran Nusron. Pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron sebelumnya tidak menghadiri panggilan penyidik.

Budi menjelaskan bahwa penyidik masih mempertimbangkan langkah berikutnya untuk memastikan penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan.

"Penyidik kemudian melakukan penjadwalan ulang hari ini, dan setelah kita tunggu yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini," ujar Budi di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Menurut Budi, belum ada informasi yang diterima penyidik mengenai alasan Nusron kembali tidak datang. KPK akan mengevaluasi langkah penyidikan selanjutnya, termasuk kemungkinan menjemput paksa pihak yang dipanggil.

"Kami juga belum mendapatkan informasi mengapa saudara NW memilih untuk tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini," ujar Budi.

Budi menegaskan bahwa penyidik perlu menentukan langkah yang tepat agar penanganan perkara berjalan efektif dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap secara menyeluruh.

"Sehingga proses penyidikan perkara terkait dengan dugaan penyuapan dan penerimaan-penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN juga bisa berprogres secara positif," ujar Budi.

Ia menyebut seluruh opsi penindakan akan dipertimbangkan oleh penyidik, termasuk langkah untuk menghadirkan pihak yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

"Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik opsi-opsinya seperti apa, karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif," tegas Budi.

Ketidakhadiran pada 15 Oktober merupakan kali kedua Nusron tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam perkara ini. Sebelumnya, ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026), tetapi tidak hadir dengan alasan memiliki kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya telah meminta Nusron memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan sebagai saksi. Setyo menyampaikan harapan tersebut pada Rabu (14/10/2026), sehari sebelum jadwal pemeriksaan ulang.

"Kalau saya tentu harapan yang pertama yang bersangkutan hadir, gitu, kan ini tanggung jawab juga, ya, dan itu adalah ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang dipanggil, karena pemanggilan itu kan ada aturannya," ujar Setyo.

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa (15/9/2026). Empat tersangka disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.

Empat tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta Rizal Pahlefi yang disebut sebagai perantara.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga Adrianto melalui Rizal memberikan suap sebesar Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat HGB milik Summarecon di Kabupaten Bogor.

Selain dugaan suap tersebut, KPK mendeteksi penerimaan lain senilai miliaran rupiah yang diduga mengalir kepada Lampri serta orang-orang kepercayaan Nusron, yaitu Erwin, Arif, dan Fakhry. Fahd diduga berperan menampung aliran uang kepada orang-orang kepercayaan Nusron.

Adrianto Pitoyo Adhi dan Rizal Pahlefi disangkakan melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, beserta ketentuan penyesuaian pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, tersangka lainnya disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi atau ketentuan pidana lain sebagaimana tercantum dalam sangkaan KPK.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed