KPU RI Memberhentikan Sementara Komisioner KPU Papua Barat
KPU Republik Indonesia memberhentikan sementara komisioner KPU Provinsi Papua Barat berinisial AM terkait proses hukum kasus perzinaan dengan ibu rumah tangga berinisial TJ di Manokwari, setelah perkara tersebut masuk tahap penanganan hukum dan etik.
Ketua KPU Papua Barat Francis Eduard Makabory mengatakan keputusan itu dilakukan untuk menghormati proses hukum dan etik yang berjalan. Menurut dia, pemberhentian sementara diterbitkan melalui Surat Nomor 355 dari KPU RI.
Surat pemberhentian sementara tersebut dikeluarkan KPU RI pada 2 Oktober 2026 dan diterima KPU Papua Barat pada 6 Oktober 2026, sebelum salinannya diserahkan kepada AM, menurut Francis Eduard Makabory.
"Langkah yang sudah diambil di antaranya melaksanakan Wasnal (Pengawasan Internal) dari KPU RI Divisi Hukum, kemudian terbit Surat Nomor 355 tentang pemberhentian sementara," kata Francis Eduard Makabory, Ketua KPU Papua Barat.
Makabory menjelaskan pemberhentian sementara berdampak pada penarikan fasilitas dinas yang digunakan AM. Ia menyebut kendaraan dinas KPU Papua Barat ditarik setelah keputusan tersebut berlaku.
"Karena diberhentikan sementara maka penggunaan aset seperti kendaraan dinas kita tarik," kata Francis Eduard Makabory, Ketua KPU Papua Barat.
Ia juga menjelaskan pemberhentian tetap tidak dilakukan langsung oleh lembaga penyelenggara pemilu, melainkan melalui mekanisme Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai kewenangannya.
"Nanti DKPP yang memutuskan sesuai kewenangannya dalam Pasal 155–Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu. Akan digelar sidang oleh DKPP," kata Francis Eduard Makabory, Ketua KPU Papua Barat.
Dalam proses hukum pidana, Polresta Manokwari menangani perkara yang melibatkan AM dan TJ. Kasat Reskrim Polresta Manokwari AKP Agung Gumara menyebut sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk AR yang merupakan suami TJ.
Menurut Polresta Manokwari, AM dan TJ diamankan secara terpisah pada 11 Agustus 2026 setelah adanya laporan masyarakat terkait keberadaan AM di kawasan Jalan Trikora Arfai, Manokwari. Penyidik kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka.
Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongky Isgunawan menjelaskan kedua tersangka tidak ditahan karena ancaman hukuman dalam perkara tersebut berada di bawah lima tahun.
"Perkara yang disangkakan memiliki ancaman hukuman di bawah lima tahun, sehingga tidak dilakukan penahanan," ujar Ongky Isgunawan, Kapolresta Manokwari.
Polresta Manokwari tetap melanjutkan proses hukum dengan mempercepat penyusunan berkas perkara untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. KPU Papua Barat juga telah menerima surat dari DKPP terkait agenda sidang etik.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow