KSPN Soroti Kesenjangan Upah dan Pengawasan Buruh
Ketimpangan upah minimum antardaerah dan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dalam regulasi ketenagakerjaan terbaru. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menilai Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan belum memberikan jawaban memadai atas dua persoalan tersebut, dilansir dari Money. Presiden KSPN Ristadi mengidentifikasi persoalan pengupahan sebagai salah satu bagian yang membutuhkan perhatian.
Menurutnya, mekanisme penentuan kenaikan upah minimum masih menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu, sekaligus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa (10/11/2026), Ristadi menjelaskan bahwa formula tersebut masih mempertahankan pendekatan perhitungan sebelumnya. Padahal, KSPN menganggap kebutuhan hidup layak perlu mendapatkan posisi lebih utama dalam menentukan besaran upah pekerja.
"Pertama soal formulasi kenaikan upah minimum. Di mana dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan itu, selain formulasi lama yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu, kemudian dengan mempertimbangkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak)," ucap Ristadi.
Menurut KSPN, penggunaan formula tersebut berisiko mempertahankan bahkan memperbesar perbedaan upah minimum antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Padahal, pekerja dapat memiliki durasi kerja serta tanggung jawab yang relatif setara meskipun berada di daerah berbeda. Organisasi pekerja tersebut memandang KHL semestinya menjadi landasan utama penghitungan upah minimum. Alasannya, kebutuhan dasar pekerja di berbagai wilayah tidak memiliki perbedaan yang terlalu besar, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan selisih upah minimum bisa mencapai tiga kali lipat.
Ristadi menilai kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga kerja. Perbedaan biaya tenaga kerja yang terlalu jauh juga dianggap dapat mengganggu keseimbangan persaingan antarpelaku usaha. "Ini tidak adil. Kemudian, juga sebetulnya tidak sehat untuk persaingan dunia usaha," jelas dia.
Untuk menggambarkan dampaknya, Ristadi menggunakan perbandingan dua perusahaan yang sama-sama memproduksi sepeda motor dengan merek dan jenis identik. Kedua perusahaan tersebut juga menjual produknya dengan harga serupa, tetapi menjalankan kegiatan produksi di lokasi berbeda. Perusahaan yang beroperasi di Karawang harus mengeluarkan biaya tenaga kerja lebih besar dibandingkan perusahaan yang menjalankan produksi di Majalengka.
Perbedaan besaran upah minimum di kedua wilayah tersebut membuat struktur biaya produksi menjadi tidak seimbang meskipun produk yang dihasilkan memiliki karakteristik serupa. Ristadi menilai ketentuan dalam undang-undang baru belum menyelesaikan persoalan mendasar tersebut. Apabila kondisi ini terus berlangsung, kesenjangan penghasilan pekerja antardaerah dikhawatirkan semakin besar.
"Nah, dalam formulasi yang ditetapkan oleh undang-undang pelindung ketenagakerjaan ini belum menjawab persoalan itu. Nanti semakin lama akan semakin ekstrem itu perbedaan upah atau selisih upah antar daerah. Kan kasihan pekerjanya," jelas Ristadi.
Dampak ketimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapatan individu. KSPN juga menilai kesenjangan upah berpotensi memperbesar ketimpangan sosial dan membuat wilayah dengan tingkat penghasilan pekerja lebih rendah semakin sulit mengejar ketertinggalan. Kondisi itu turut menjadi perhatian karena pemerintah sedang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Menurut penilaian KSPN, kesenjangan pengupahan yang semakin lebar tidak sejalan dengan upaya pemerataan perkembangan ekonomi antardaerah.
Pengawasan ketenagakerjaan dinilai belum efektif
Selain persoalan pengupahan, KSPN menyoroti pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dinilai belum memberikan hasil optimal. Ristadi mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah berjalan selama puluhan tahun.
Perubahan kewenangan pengawasan dari pemerintah pusat ke kabupaten/kota, kemudian ke tingkat provinsi, menurut Ristadi, belum menghasilkan perbaikan berarti. Dengan demikian, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan tingkat pemerintahan yang menangani pengawasan. "Pengawasan ketenagakerjaan dengan pola seperti sekarang oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan itu tidak efektif sudah puluhan tahun. Dulu di bawah koordinasi pemerintah pusat enggak efektif, ditarik ke kabupaten/kota enggak efektif, kemudian ke provinsi juga enggak efektif juga kan," jelas Ristadi.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru memang telah memperkenalkan pembentukan komite pengawas. Namun, keberadaan lembaga tersebut belum sepenuhnya meyakinkan KSPN mengenai efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan. Ristadi menilai terdapat persoalan dalam mekanisme pertanggungjawaban komite tersebut. Pasalnya, komite pengawas hanya bertanggung jawab kepada menteri sehingga pembentukan mekanisme baru itu dinilai belum cukup untuk menjawab kelemahan pengawasan yang selama ini terjadi.
DPR mengesahkan UU dengan 313 pasal
DPR RI mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut dilakukan setelah proses revisi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja. Perubahan undang-undang ini berawal dari gugatan serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
Para pekerja menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut merugikan kepentingan buruh. MK kemudian meminta DPR bersama pemerintah melakukan revisi dengan batas waktu penyelesaian pada Oktober 2026. Proses tersebut menghasilkan undang-undang baru yang memuat 313 pasal dengan cakupan pengaturan ketenagakerjaan yang luas.
Materi regulasi mencakup ketentuan umum, landasan dan tujuan, kesempatan serta perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, dan pemagangan. Pengaturan mengenai penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja juga dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut.
Ketentuan lainnya mengatur tenaga kerja sektor formal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, serta hubungan pekerjaan tertentu. Perlindungan pengupahan dan kesejahteraan pekerja turut menjadi bagian dari materi yang diatur. Dalam aspek hubungan industrial, undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dan dana cadangan pesangon.
Selain itu, terdapat pengaturan tentang pembinaan, pengawasan, serta penyidikan. Bagian akhir regulasi mencakup ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, peralihan, dan penutup. Meski telah disahkan dengan cakupan pengaturan tersebut, KSPN masih menilai persoalan kesenjangan upah minimum dan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan belum memperoleh penyelesaian memadai.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow