Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Megawati Desak Listyo Sigit Diganti di Tengah Kasus Penyadapan

Smallest Font
Largest Font

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menyuarakan perlunya pergantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan saat berpidato di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026), di tengah penetapan Listyo sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan.

Megawati menyebut dirinya telah menyampaikan pandangan mengenai pergantian Listyo sejak beberapa tahun lalu. Ia menegaskan, sikap tersebut bukan didasari rasa iri maupun kebencian, melainkan pertimbangan aturan.

"Tahun berapa kan saya sudah ngomong, bahwa itu Pak Sigit tuh sudah waktunya, aduh, diganti," ujar Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan.

Ia kemudian menekankan bahwa pernyataan tersebut memiliki dasar yang menurutnya berkaitan dengan ketentuan peraturan. Namun, Megawati tidak merinci aturan maupun keputusan yang menjadi landasan desakannya.

"Saya tidak sirik, tidak benci, tidak hanya ngomong, tapi apa? Karena aturan," ujar Megawati.

Dalam pidato yang sama, Megawati juga membahas isu penyadapan yang pernah dikaitkan dengan dirinya. Ia menghubungkan persoalan tersebut dengan keputusannya untuk tidak menggunakan telepon seluler.

"'Oh, Ibu apa enggak punya ponsel?' Lho, saya memang enggak punya ponsel, memang enggak punya aku. Kenapa?

Saya kan bilang. Ini viral lagi, toh. Bilangnya lho, 'Karena saya orang yang disadap.'

Nah, buktinya? Ayo," ujar Megawati.

Megawati selanjutnya meminta para kader partainya berani menyampaikan kebenaran dan tidak gentar ketika menghadapi tekanan. Ia mengaku kesal karena sejumlah kader dinilainya tidak cukup berani bersuara ketika dirinya maupun PDI Perjuangan mendapat sindiran.

"Tepuk semua, dong! Supaya kamu juga harus mengatakan kebenaran, tahu ndak? Jangan takut! Jengkel saya," kata Megawati.

Ia juga mengingatkan bahwa keyakinan dan keteguhan merupakan sikap yang harus dimiliki setiap kader partai. Menurut Megawati, keberanian menyampaikan kebenaran perlu disertai kesabaran.

"Semua mau masuk PDI Perjuangan untuk nyari apa? Yang namanya adalah apa, mesti punya keyakinan, mesti punya keteguhan. Dengan itu harus ada apa, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Setelah itu kesabaran," tutur Megawati.

Megawati menutup pesan tersebut dengan mengutip ungkapan Sanskerta yang bermakna bahwa kebenaran akan memperoleh kemenangan.

"Satyam eva Jayate! Kemenangan pasti benar, kebenaran pasti menang!" kata Megawati.

Kasus yang menjerat Listyo ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Selain Listyo, tiga perwira tinggi Polri yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026). Para perwira itu diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah pejabat dan kelompok masyarakat.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat," kata Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri.

Menurut penjelasan Asep, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan tindakan tersebut tanpa mengikuti prosedur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

Penyidik juga menduga para tersangka menghilangkan jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Dalam pengusutan perkara tersebut, polisi menyita 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, serta empat USB flash drive sebagai barang bukti.

Para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Selain ketentuan KUHP tersebut, polisi menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed