Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Cholil Nafis Sesalkan Penundaan Sertifikasi Halal hingga 2028

Smallest Font
Largest Font

Perpanjangan masa penahapan kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 menuai kritik dari Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI M. Cholil Nafis. Ia menilai kebijakan pemerintah tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status kehalalan barang gunaan dan obat-obatan, sekaligus menunda penerapan sanksi bagi pelanggar. Kritik itu disampaikan di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Dilansir dari Detik Finance, pemerintah sebelumnya menjadwalkan penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Pemerintah kemudian memperpanjang masa penahapan melalui perubahan peraturan tersebut dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional dan masukan dari asosiasi dunia usaha serta industri.

Cholil menilai penundaan tersebut dapat memengaruhi kepastian masyarakat dalam memilih produk untuk dikonsumsi maupun digunakan. Menurut dia, sertifikasi halal tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut hak umat Islam dalam menjalankan ajaran agama.

"Pertama, kita menyesalkan atas ditundanya wajib halal ini di 2026. Karena ini bisa mendorong pada kepastian orang mengkonsumsi dan memakai," ujar Cholil Nafis, Ketua Badan Pengurus DSN MUI.

Dalam pandangannya, kewajiban sertifikasi halal juga dapat mendukung pengembangan ekonomi syariah dan memperluas inklusi keuangan serta produk syariah di Indonesia. Ia menilai perangkat pendukung sertifikasi telah tersedia, termasuk auditor dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Menurut kami semua sudah siap. Semua instrumen-nya siap, berkenaan dengan auditor-nya siap, bahkan ada badan tersendiri. Dulu masih MUI yang melakukan, MUI siap saja.

Sekarang sudah ada badannya, badan jaminan produk halal BPJPH. Kan masa nggak siap? Harusnya kan siap.

Dari 2024 ke 2026 sudah 2 tahun. Bahkan dari Undang-Undang 2014 ke 2024 itu sudah ada 12 tahun. Kita sekarang 14 tahun," ujar Cholil Nafis.

Ia juga meminta masyarakat tetap memperhatikan label halal ketika membeli makanan maupun barang gunaan, meskipun pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi. Imbauan tersebut disampaikan sebagai sikap DSN MUI terhadap penundaan penerapan aturan.

"Oleh karena itu, andaikan tidak difasilitasi oleh pemerintah berkenaan dengan halal, kami tetap mengimbau dan meminta masyarakat belilah produk-produk, barang gunaan, makanan yang adalah label halalnya. Kalau nggak ada label halalnya, nggak usah dibeli lah," ujar Cholil Nafis.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa perubahan jadwal dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan ekosistem halal dan menerima masukan dari pelaku usaha. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," jelas Susiwijono Moegiarso dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Berdasarkan ketentuan yang diumumkan pemerintah, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

Penyesuaian juga mencakup Pasal 160 ayat (3) mengenai produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri. Kewajiban sertifikasi halal untuk kategori tersebut dimulai pada 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed