Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DPR Soroti Skema Gaji PPPK Rp23 Triliun dalam APBN 2027

Smallest Font
Largest Font

Rencana pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah pusat melalui APBN 2027 masih menyisakan pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaannya. Pada 13 Oktober 2026, anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta pemerintah menjelaskan sumber pendanaan dan skema pembayaran agar kebijakan tersebut meringankan beban keuangan daerah tanpa mengurangi kemampuan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik.

Pemerintah menyiapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp23 triliun pada 2027 untuk membantu membayar gaji sekitar 1,4 juta PPPK, baik berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan percepatan penyaluran dana ke daerah diperlukan agar gaji dan tunjangan pegawai, khususnya guru serta tenaga kesehatan, tidak terlambat.

Deddy menjelaskan bahwa pengalihan tanggung jawab pembayaran gaji tersebut telah disampaikan pemerintah, tetapi perincian pelaksanaannya belum dijelaskan secara memadai.

"Pemerintah sudah berjanji bahwa gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu akan dibayarkan melalui APBN. Artinya, pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pemerintah daerah untuk membayar gaji pegawai PPPK itu." ujar Deddy Sitorus.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan sumber pembiayaan tidak disertai pengurangan alokasi transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, pemerintah daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk menjalankan pembangunan dan mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Namun, sampai sekarang kita juga belum mendengar perinciannya seperti apa." tegas Deddy.

Deddy mengusulkan agar sebagian alokasi TKD dikembalikan kepada pemerintah daerah supaya mereka memiliki keleluasaan mengelola anggaran sesuai kebutuhan masing-masing.

"Cara paling mudah sebenarnya mengembalikan sebagian TKD agar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jangan semua urusan diambil alih pemerintah pusat." ujar Deddy.

Ia juga menyoroti rencana pembiayaan infrastruktur daerah yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Deddy, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, terutama antara wilayah dengan penerimaan besar dari sumber daya alam dan daerah yang memiliki DBH terbatas.

"Kembalikan saja DBH itu, kemudian daerah bisa membangun sendiri. Kalau tidak, bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki DBH yang cukup?" ucap Deddy.

Deddy menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran PPPK telah dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI, Komisi XI DPR RI, dan Kementerian Keuangan. Namun, sumber dana dan mekanisme penyalurannya masih memerlukan penjelasan pemerintah.

"Penempatan anggaran sudah disepakati antara Badan Anggaran, Komisi XI, dan Kementerian Keuangan, tetapi sumbernya dari mana bergantung pada pemerintah. Kejelasan itulah yang menurut saya belum kita dengar sampai sekarang." ujar Deddy.

Di sisi lain, Dede Yusuf mendorong Kementerian Keuangan mempercepat penyaluran tambahan DAU dan DBH. Dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Manado, Sulawesi Utara, pada 12 Oktober 2026, ia menyebut anggaran untuk jutaan pegawai tersebut perlu disalurkan tepat waktu agar pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban penggajian.

"Tambahan DAU untuk PPPK sebesar Rp23 triliun, dengan jumlah keseluruhan sekitar 1,4 juta PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Angka itu cukup besar." ujar Dede Yusuf.

Dede mengatakan dirinya masih menerima pengaduan masyarakat mengenai gaji dan tunjangan guru yang belum dibayarkan selama beberapa bulan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan lambatnya dana dari pemerintah pusat mencapai daerah.

"Saya masih menerima keluhan masyarakat bahwa ada guru yang gaji dan tunjangannya belum dibayarkan sejak April, misalnya. Penyebabnya, dana yang turun ke daerah membutuhkan waktu cukup lama." ungkap Dede.

Ia menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI mendorong pembayaran dana transfer lebih awal agar pemerintah daerah memiliki anggaran ketika kewajiban gaji harus dipenuhi.

"Melalui konsep yang kami dorong di Kementerian Keuangan, pembayaran dilakukan lebih awal. Dengan begitu, penyaluran DBH maupun tambahan DAU ke depan dapat dipercepat, salah satunya untuk membayar gaji." jelas Dede.

Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, rencana pembiayaan dari pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari Bupati Andi Rosman. Pemerintah daerah selama ini menghadapi kesulitan membiayai gaji PPPK, termasuk guru dan tenaga kesehatan.

Data yang disampaikan pemerintah daerah mencatat 723 guru berstatus PPPK penuh waktu, 1.054 guru PPPK paruh waktu, serta 646 tenaga kesehatan. Andi Rosman berharap pengalihan beban penggajian dapat menyediakan ruang anggaran bagi pembangunan infrastruktur dan penanganan masalah sosial.

"Alhamdulillah, jika gaji PPPK ditanggung pemerintah pusat, tentu beban daerah berkurang." kata Andi Rosman pada 11 Oktober 2026.

Ia menyebut anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah, termasuk pengentasan kemiskinan, penanganan anak putus sekolah, dan pengurangan pengangguran.

"Anggaran yang ada bisa kita alihkan untuk program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan, anak putus sekolah, dan pengangguran." ujar Andi Rosman.

Ia menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

"Bagaimana anggaran yang ada ini bisa lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat." tutur Andi Rosman.

Persoalan kesejahteraan PPPK paruh waktu juga terlihat di Kota Cirebon, Jawa Barat. Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Cirebon, Sumanta, mengungkapkan sebagian pegawai menerima penghasilan hanya sekitar Rp300.000 per bulan, terutama mereka yang bekerja sebagai operator layanan operasional.

Sumanta menilai penghasilan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan hidup dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Ketika ada yang masih digaji di bawah satu juta rupiah, bahkan di bawah Rp500.000." kata Sumanta.

Ia menilai pendapatan rendah semakin membebani pegawai yang telah berusia di atas 30 tahun dan memiliki tanggungan keluarga.

"Dalam kondisi ekonomi dengan inflasi yang semakin tidak menentu dan tinggi, ditambah harga kebutuhan pokok yang naik, pendapatan sebesar itu sangat tidak layak menurut kami." sambung Sumanta.

Menurut Sumanta, PPPK paruh waktu tetap menjalankan kewajiban administrasi dan presensi harian melalui sistem Pemerintah Kota Cirebon. Laporan tersebut disampaikan kepada pemerintah kota melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

"Kewajiban kami sama, termasuk melaporkan lembar kerja harian dan melakukan presensi melalui aplikasi pemerintah kota. Seluruh laporan administrasi disampaikan langsung kepada pemerintah kota melalui BKPSDM." kata Sumanta.

Ia memperingatkan bahwa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dapat memengaruhi konsentrasi dan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik.

"Ketika perut kosong, pikiran tidak jernih. Ketika pikiran tidak jernih, kami tidak akan bisa bekerja secara maksimal." jelas Sumanta.

Aliansi PPPK Paruh Waktu Kota Cirebon bersama organisasi tingkat nasional terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, dan DPR RI mengenai harapan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Namun, Sumanta menyatakan kebijakan tersebut masih menunggu dasar hukum resmi.

"Mendengar kabar itu, kami sangat senang karena menjadi angin segar. Namun, kebijakannya belum jelas karena belum dituangkan dalam regulasi, sehingga kami masih mengawalnya." kata Sumanta.

Ia berharap kebijakan pengangkatan nantinya mencakup tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan tanpa penerapan bertahap yang membedakan kelompok profesi.

"Harapan kami, ketiga kelompok itu dimasukkan secara bersamaan ke dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan menteri." tandas Sumanta.

Hingga 13 Oktober 2026, rincian teknis pembiayaan gaji PPPK melalui APBN 2027 masih menunggu penjelasan pemerintah, sementara DPR mendorong percepatan penyaluran dana agar pembayaran gaji dan tunjangan di daerah tidak kembali terlambat.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed