Mahasiswa Duduki Bundaran HI dan Sampaikan Lima Tuntutan
Mahasiswa bersama warga sipil berhasil mencapai Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10/2026), untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, demonstrasi tersebut menyoroti persoalan lingkungan, pendidikan, anggaran negara, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.
Menurut laporan BBC News Indonesia dan Suara Surabaya, massa berasal dari sejumlah perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa. Mereka membawa poster serta spanduk yang mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan meningkatnya peran militer dalam kehidupan sipil.
Komite Sadar menjadi penggerak utama aksi yang mengusung tema "Tepati atau Pergi". Kelompok ini melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, serta BEM KM Universitas Negeri Semarang.
Menurut keterangan resmi BEM UI, demonstrasi tersebut melanjutkan aksi di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Para mahasiswa juga menggunakan simbol tiga jari yang terinspirasi dari novel The Hunger Games sebagai identitas gerakan dan bentuk penyampaian aspirasi di ruang publik maupun media digital.
Ketegangan terjadi ketika sejumlah kelompok mahasiswa berusaha bergerak menuju Bundaran HI dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Laporan BBC News Indonesia menyebutkan bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, sebagian massa masih tertahan di dekat Gedung UOB karena diadang aparat kepolisian dan personel TNI AD. Situasi tersebut berdampak pada penutupan jalan menuju Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin.
Seorang mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa Barat bernama Rian menilai penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara. Ia menyatakan peserta aksi ingin menyampaikan kegelisahan tanpa menimbulkan kerusuhan.
"Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar," ujar Rian.
Mahasiswa lainnya, Aqil, menyoroti biaya pendidikan yang semakin mahal, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi penggunaan anggaran negara untuk sejumlah program dan pembangunan.
Fanda, mahasiswa dari Jakarta, mengatakan penanganan karhutla dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan menjadi alasan dirinya mengikuti demonstrasi.
"Aku berharap dengan demo ini bisa membuka mata pemerintah, karena ini menjadi bukti rakyat yang marah bisa bersikap dan beraksi, bahkan di lokasi yang terkenal sulit ditembus," ujar Fanda.
Adi, pekerja swasta yang berada di sekitar Bundaran HI, memandang demonstrasi sebagai langkah awal untuk mendorong perubahan. Ia mengakui aksi tersebut tidak serta-merta menjatuhkan pemerintahan, tetapi menilai masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik.
"Dengan demo, kita bisa menunjukkan kalau situasi enggak baik-baik saja," ujar Adi.
Menurut laporan BBC News Indonesia, sekitar pukul 18.00 WIB, polisi berusaha memindahkan massa dari kawasan Bundaran HI dengan memasang barikade dan menggunakan tameng. Aparat juga melepaskan gas air mata. Hujan deras turun sekitar pukul 19.00 WIB, setelah itu demonstran dan petugas berangsur meninggalkan lokasi.
Komite Sadar menyampaikan lima kelompok tuntutan. Pertama, pemerintah diminta menetapkan bencana ekologis di Kalimantan, Sumatra, dan Papua sebagai bencana nasional serta mengadili perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan. Mereka juga mendesak percepatan kebijakan satu peta dan penataan tata kelola lahan yang memperhatikan masyarakat serta lingkungan.
Kedua, mahasiswa menuntut agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Mereka mengkritik program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta meminta penghentian program yang dinilai mengurangi alokasi bagi kebutuhan publik lainnya.
Dalam tuntutan terkait anggaran, Komite Sadar menyebut rancangan APBN 2027 mengalokasikan Rp240 triliun untuk MBG, setara dengan 29% anggaran pendidikan. Kelompok tersebut juga menilai pendanaan KDMP berpotensi membatasi keleluasaan penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ketiga, mahasiswa meminta penurunan biaya pendidikan, pemerataan layanan dasar, dan penyediaan lapangan kerja berkualitas. Keempat, mereka mendesak reformasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penghentian penyalahgunaan hukum untuk mempertahankan kekuasaan.
Kelima, demonstran menuntut perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan ruang sipil, sekaligus menolak militerisasi kehidupan sipil serta meminta pembebasan tahanan politik.
Dampak demonstrasi turut dirasakan pengguna transportasi umum. PT Transjakarta mengumumkan penghentian sementara enam rute, pemendekan enam rute lainnya, serta pengalihan delapan rute akibat kondisi lalu lintas dan situasi di lapangan pada Rabu sore hingga malam.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani menjelaskan bahwa total 20 rute terdampak. Enam layanan yang dihentikan sementara meliputi BW4, BW2, 6B, 6A, 1P, dan 1B.
Enam rute yang diperpendek adalah 6D, 1C atau 4C, 2A, 2, 1A, dan 14A. Sementara itu, delapan rute yang dialihkan mencakup SH2, S21 atau 9C1, 9D, 7F, 6C, 3, 1W, dan 1. Penyesuaian layanan tersebut memengaruhi sejumlah halte dan titik pemberhentian di sekitar pusat Jakarta.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow