Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Tito dan Suahasil Siapkan Solusi Fiskal Daerah dan Percepat Pemulihan Sumatra

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah pusat menyiapkan pembahasan khusus untuk membantu daerah yang kesulitan membiayai belanja pegawai sekaligus memastikan pemulihan pascabencana Sumatra berjalan sesuai rencana. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara membicarakan persoalan fiskal serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Tito menjelaskan, sejumlah pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran karena belanja pegawai menyerap 40-50% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membentuk tim teknis untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun langkah penanganan bagi daerah dengan keterbatasan fiskal.

Menurut Tito, tim tersebut akan melibatkan direktorat jenderal terkait dari kedua kementerian. Pembahasan diprioritaskan bagi daerah yang memiliki beban belanja pegawai tinggi, meskipun masih harus membiayai berbagai program pemerintah.

"Nanti ada tim teknis dari Ditjen Kementerian Keuangan komunikasi dengan Ditjen Perimbangan dan Keuangan Daerah ya untuk bicarakan apa solusi untuk daerah-daerah terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50% gitu ya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Selain penanganan tekanan APBD, pemerintah membahas insentif fiskal bagi daerah berprestasi. Menurut pemberitaan Kumparan pada 27 Oktober 2026, bantuan tersebut dirancang sebagai bentuk apresiasi berdasarkan sejumlah kategori penilaian sekaligus mendorong persaingan positif antarkepala daerah.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah pusat memantau kemampuan keuangan daerah untuk menentukan kebutuhan dukungan anggaran. Pemerintah mempertimbangkan berbagai penyebab tekanan fiskal, termasuk besarnya belanja pegawai dan dampak bencana alam.

"Jadi kalau dilihat 2026 ya, pemerintah pusat itu dengan sangat-sangat teliti, melihat kemampuan setiap pemerintah daerah, kemampuan setiap APBD," ujar Suahasil.

Suahasil menyebut pemerintah telah menambah transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun pada awal 2026 untuk membantu daerah terdampak banjir dan longsor. Setelah gempa terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), bantuan kembali disalurkan melalui berbagai kementerian dan lembaga.

Di luar bantuan kebencanaan tersebut, pemerintah juga telah memberikan tambahan TKD senilai Rp 20,5 triliun kepada berbagai daerah untuk mendukung belanja pegawai dan program lainnya. Suahasil menyampaikan bahwa alokasi TKD dalam APBN awal 2026 sebesar Rp 693 triliun, dengan total yang diperkirakan meningkat menjadi Rp 720 triliun setelah penambahan anggaran.

Pembahasan kedua menteri juga mencakup pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito, yang menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, mendorong kementerian dan lembaga menyelesaikan pekerjaan yang dapat dilaksanakan pada 2026 sebelum 31 Desember.

Dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono pada 27 Oktober 2026, Tito menjelaskan bahwa penanganan bencana telah bergerak dari tahap tanggap darurat menuju pemulihan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengerahkan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana.

"Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan," ujar Tito.

Menurut laporan CNBC Indonesia pada 27 Oktober 2026, sejumlah layanan dasar di wilayah terdampak mulai kembali beroperasi. Pasokan listrik, bahan bakar minyak, LPG, layanan internet, rumah sakit umum, dan puskesmas relatif pulih, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang yang sebelumnya mengalami gangguan berat.

Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih rusak atau hilang akibat bencana. Sektor pendidikan juga masih menghadapi kendala: dari 4.922 satuan pendidikan terdampak, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan pembelajaran di kelas darurat.

Tito mengatakan TNI Angkatan Darat telah membangun ratusan jembatan di wilayah terdampak, sedangkan Polri membangun sekitar 120 jembatan. Pemerintah juga masih menghadapi banjir dan longsor susulan akibat hujan berintensitas tinggi yang menghambat pemulihan akses dan aktivitas masyarakat.

Suahasil menekankan bahwa pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan untuk 2026 harus diselesaikan, sembari menyiapkan kebutuhan anggaran pada 2027 dan 2028. Dokumen rencana induk menetapkan periode pemulihan pascabencana Sumatra berlangsung selama tiga tahun, dari 2026 hingga 2028.

"Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027," ujar Suahasil.

Ia menegaskan bahwa ketersediaan anggaran harus mengikuti rencana induk agar seluruh pekerjaan dapat dituntaskan. Perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas ekonomi masyarakat termasuk dalam pekerjaan pemulihan yang perlu dipercepat oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai," ujar Suahasil.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed